BENGKALIS  (riaumandiri.co)-Ketua Komisi II DPRD Bengkalis menilai Dinas Perkebunan dan Kehutanan  Kabupaten Bengkalis lamban dan lalai dalam menangani masalah lahan di sektor perkebunan dan kehutanan.

Akibatnya, diduga banyak terjadi alihfungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan, termasuk dugaan pencaplokan hutan negara serta perambahan hutan lindung bahkan ratusan desa sampai sekarang masih masuk dalam kawasan hutan.

“Disbunhut Bengkalis lalai dan lamban dalam menangani masalah kehutanan, khususnya tentang tata kelola kawasan untuk perkebunan kelapa sawit ataupun pembukaan hutan tanaman industry (HTI).

 Banyak masalah penguasaan lahan yang terjadi di beberapa kecamatan, tetapi tidak ada upaya kongkrit dari Disbunhut mengatasinya sejauh ini,” ungkap Syahrial, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Jumat (5/2).

Dikatakan Syahrial, bahkan di seluruh kecamatan selalu menuai masalah dan konflik. “Penguasaan lahan di Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Kecamatan Bukitbatu, Siakkecil, Mandau dan Pinggir untuk perkebunan kelapa sawit dan HTI sampai sejauh ini belum bisa diselesaikan.

 Malahan diduga ada sejumlah perusahaan dan individu pemilik modal menguasai lahan yang diduga justru kawasan hutan produksi terbatas (HPT) atau peruntukan lain,” katanya lagi. (rtc/ivi)


Menurutnya lagi, penerbitan HGU atau izin konversi lahan di Kabupaten Bengkalis diduga banyak yang tidak tepat sasaran. Dengan modus membuka perkebunan kelapa sawit, tapi begitu selesai pembersihan lahan, kayu-kayu habis ditebang, kebun kelapa sawit tak pernah ada.

“Hal ini harus segera ditindaklanjuti oleh Disbunhut Bengkalis, jangan hanya berdiam diri. Oleh karena itu, kami mendesak segera lakukan pemetaan yang mana kawasan hutan produksi, hutan negara, hutan lindung dan HPT, supaya penguasaan dan pengelolaannya tidak tumpang tindih,” pintanya.

Sebelumnya Kepala Disbunhut Bengkalis Herman Mahmud ketika ditanya adanya penguasaan lahan secara serampangan oleh perorangan dan perusahaan, ia berjanji akan segera menindaklanjuti hal tersebut secepatnya.(rtc/ivi)