Posko Evakuasi Pemko Mulai Rawat 2 Balita

Wako: Warga Jangan Sungkan, Laporkan akan Kita Jemput

Wako: Warga Jangan Sungkan, Laporkan akan Kita Jemput

PEKANBARU(HR)-Sejak digunakan mulai Rabu (30/9), posko evakuasi bayi yang berada di lantai III Kantor Walikota Pekanbaru, telah mulai merawat dua balita. Seperti direncanakan Walikota Pekanbaru, Firdaus, tempat itu saat ini telah disulap menjadi tempat evakuasi bayi berusia di bawah enam bulan, karena asap tebal yang hingga kini masih mendera Kota Bertuah.
Saat ini kondisi udara di Pekanbaru belum mengalami perubahan,

masih tetap berada pada level berbahaya. Dalam kondisi seperti ini, kesehatan bayi khususnya yang berusia di bawah enam bulan, akan sangat rentan terganggu.

Kedua balita yang mulai menghuni posko evakuasi itu adalah Fanesta Aulia, berusia dua tahun bersama adiknya Gibran Muhammad Nasuha, yang berusia empat bulan. Keduanya merupakan buah hati dari pasangan Sumardi dan Apriani, warga Jalan Pembangunan, Kecamatan Rumbai Pesisir.

"Anak saya mengalami sesak nafas, setelah saya bawa ke Puskesmas, keluarga Kami dirujuk ke tempat ini. Kami memang sempat panik karena kabut asap masih tebal dan sudah masuk rumah. Untung pemerintah peduli dengan nasib rakyat kecil seperti kami," ujar Sumadi.

Menurutnya, tindakan Pemko Pekanbaru dirasakan sangat membantu terhadap kesehatan anaknya. Selain terhindar dari asap, di posko itu kedua anaknya juga diberikan perawatan medis.

"Di sini nyaman, ruangan bebas asap dan bisa menghirup udara segar, fasilitas di tempat ini juga memadai, ditambah lagi dengan asupan nutrisi dan gizi bayi Saya juga terjamin. Namun meski begitu Saya juga berharap bencana asap ini cepat berlalu," katanya lagi.

Masyarakat Kurang Mampu
Sementara itu, Walikota Pekanbaru, Firdaus, saat kunjungan khusus bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Riau, H Gaffar Usman, Rosti Uli Purba dan Maimanah Umar, mengatakan, ruangan evakuasi sengaja dibangun untuk menampung seluruh masyarakat kurang mampu khususnya ibu dan anak. Pasalnya, keduanya rentan terserang penyakit akibat asap.

Wako juga mengingatkan kepada masyarakat yang kurang mampu agar tidak perlu khawatir mengevakuasi bayinya ke posko penanggulan evakuasi tersebut. Cukup datang ke Puskesmas terdekat dan melaporkan diri untuk dapat dievakuasi, pihak Pemko Pekanbaru akan menjemput menggunakan ambulan atau kendaraan lain.

Pada kesempatan itu, Wako bersama anggota DPD RI juga memberikan bantuan kepada orangtua balita yang sedang dievakuasi ditempat itu.

"Kita tidak setengah-setengah untuk masalah penanganan, cukup laporkan diri ke Puskesmas terdekat, Kita akan jemput dan antar langsung ke ruangan evakuasi ini. Yang jelas, sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, Kita akan berikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya ibu dan anak yang kurang mampu," sebutnya.

Sementara itu Gafar Usman, Anggota DPD RI asal Riau mengatakan, menyambut positif langkah yang dilakukan Pemko Pekanbaru tersebut. Ia berharap gebrakan itu bisa dicontoh daerah lain dalam menyikapi dampak kabut asap di Riau.

"Hal ini jadi percontohan seharusnya bagi kabupaten/kota lain yang sedang dalam kondisi bencana kabut asap. Perlu agaknya Pemprov Riau untuk meneruskan hal ini agar menjadi percontohan. Pasalnya, jika korban akibat kabut asap membludak di Kota Pekanbaru bisa dievakuasi ke tempat ini. Kalau urusan ke pusat, biar Kami DPD RI yang akan memperjuangkan," tandasnya.

Dewan Nilai Kurang Efektif

Sementara itu, pandangan berbeda malah dilontarkan anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Nazaruddin. Menurutnya, langkah yang ditempuh Pemko Pekanbaru itu justru terkesan menunjukkan sikap kurang serius dari pemerintah, dalam menangani korban asap.



"Harusnya ada penanganan khusus. Disediakan tempat yang memang khusus bagi warga yang menderita dan korban asap. Tempat itu juga sudah dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan," ujarnya.

"Jika di aula, bisa saja timbul persoalan baru, seperti menganggu aktivitas pegawai. Maka dari itu pemerintah perlu juga melakukan kajian, karena belum tentu tempat tersebut menjamin," ujarnya.

Ia juga menyorot pembagian masker oleh pemerintah. Sebab, masker yang dibagikan kepada masyarakat juga dinilai kurang memenuhi standar. "Idealnya, masker yang dibagikan kepada masyarakat sudah memenuhi standar, sehingga yang memakainya benar-benar terbebas dari dampak negatif kabut asap," ujarnya. (her, ben)