Komisi IV DPRD Rohul Hearing dengan Dinas TRCK

Pertanyakan Dampak DBH Turun

Pertanyakan Dampak DBH Turun
PASIR PENGARAIAN (HR)- KAbar penurunan Dana Bagi Hasil dan pemotongan dana lainnya oleh Pemerintah Pusat terhadap daerah ternyata serius disikapi DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Rabu (20/5) lalu Komisi IV DPRD Rokan Hulu, menggelar pertemuan dengan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya untuk membicarakan kesiapan anggaran kegiatan yang sudah dilelang.

Dijelaskan Ketua Komisi IV DPRD Rokan Hulu, Wahyuni, Kamis (21/5), Komisi IV mempertanyakan realisasi kegiatan APBD Rohul tahun 2015 sekaligus imbas dari penurunan DBH oleh Pemerintah Pusat. Namun Kepala Dinas TRCK Rohul mengaku tidak ada hambatan.

“Jadi hearing yang digelar kemarin, Dinas TRCK telah melelang sebanyak 30 paket. Semua perintah kerja yang sudah dibuat pembayarannya dilakukan tahun 2015. Kenapa hal ini kita pertanyakan? Kita tidak ingin isu tentang penurunan DBH ini berimbas terhadap paket yang sudah dilelang. Ini dilakukan untuk kebaikan. Kita tidak ingin paket dilelang, tapi anggaran tidak ada,” tegasnya.

Ditambahkan Wahyuni, terkait isu penurunan DBH tersebut, Komisi IV DPRD Rokan Hulu mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pimpinan DPRD Rokan Hulu. Komisi IV meminta pmpinan DPRD Rokan Hulu, agar mengagendakan pertemuan dengan TAPD guna membicarakan tentang dampak dari penurunan DBH.

“Jadi, dalam Rekomendasi tersebut Komisi IV DPRD Rokan Hulu meminta kepada Pimpinan DPRD, agar segera mengagendakan pertemuan antara Banggar DPRD dengan TAPD Pemkab Rohul, guna membahas dampak dari penurunan DBH. Kita tidak ingin penurunan DBH ini berdampak buruk terhadap pelaksanaan kegiatan APBD khususnya paket yang sudah dilelang,” tegas Wahyuni. (gus)