RIAUMANDIRI.CO - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyatakan Parlemen Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral dengan Uni Eropa, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang lebih besar melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).  

“Kita ingin segera IEU-CEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa ini bisa segera diselesaikan karena ini bisa membuka potensi ekonomi, potensi perdagangan yang lebih besar antara kita dengan Uni Eropa,” kata Fadli usai menerima kunjungan kehormatan Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi dan Direktur Kerja Sama Parlemen Eropa dengan ASEAN Antoine Ripoll di Ruang Delegasi DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Meski Parlemen Eropa akan menggelar Pemilihan Umum pada bulan Juni 2024 mendatang, Politisi Partai Gerindra tersebut mengharapkan hal itu tidak menjadi faktor tertundanya penyelesaian kerjasama IEU-CEPA. Mengingat, melalui IEU CEPA akan menghadirkan platform yang cukup kuat  dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan Eropa.

Selain itu, Fadli mengungkapkan Parlemen Uni Eropa siap untuk bekerjasama dengan Pemerintahan Indonesia yang akan datang. “Mereka juga ingin bertemu dengan Presiden-Elect. Mereka juga ingin tahu kedepan kira-kira seperti apa postur antara Indonesia dengan Eropa. Jadi itu harapan mereka dan tentu nanti akan saya sampaikan setelah resmi (pengumuman hasil Pilpres 2024) tanggal 20 Maret,” tuturnya.

Disisi lain, Fadli menjelaskan pihaknya bersama Parlemen Eropa ingin menjembatani penyelesaian sejumlah persoalan yang terkait dengan perdagangan. Diantaranya persoalan kelapa sawit dan gugatan Uni Eropa terhadap bijih nikel (nickel ore) milik Indonesia. Terkait hal itu, Fadli mengapresiasi respon Dubes Uni Eropa yang tidak mempermasalahkan program hilirisasi Indonesia terutama dalam sektor nikel.

“Dubes menyampaikan tidak ada masalah dengan persoalan hilirisasi terutama dalam nikel, karena mereka menggugat. Tapi masalah-masalah teknikal dan mekanisme yang ada dan ini juga kita sudah bicarakan di antara parlemen. Mereka tidak ada masalah dengan  hilirisasi, termasuk di dalam nikel,” pungkas Fadli. (*)