RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan komitmennya untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasi Kurikulum Merdeka Belajar.

Menurutnya ada tantangan yang harus diatasi, terutama dalam memberikan akses pendidikan yang merata. Meskipun pemerintah berencana meluncurkan Kurikulum Merdeka Belajar sebagai kurikulum nasional, berbagai catatan harus menjadi perhatian serius.

"Kita akan mengawasi, kita akan mengawal terus. Jangan sampai Kurikulum Merdeka Belajar ini akhirnya meninggalkan mereka yang belum sempat ikut. Saya rasa masih diperlukan perbaikan-perbaikan. Kita tahu pemerintahan ini bersisa 8 bulan, tentu harus kita kawal dengan baik dan kelanjutannya nanti harus lebih baik lagi," kata Dede Yusuf di Kulon Progo, Selasa (27/02/2024).

Dia yakin, tidak semua sekolah memiliki kompetensi atau kemampuan untuk mengikuti perubahan ini secara cepat. Hal ini menjadi alasan utama untuk memastikan pengawasan yang intensif agar tidak ada sekolah yang tertinggal karena belum siap menjalankan kurikulum merdeka belajar ini.

"Kita harus fokus pada perbaikan agar tidak ada yang tertinggal. Pengawasan yang intensif dan kolaborasi dengan semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kurikulum ini," ujar Politisi Partai Demokrat ini.

Dede Yusuf juga menyoroti kendala guru penggerak yang menjalankan Kurikulum Merdeka Belajar, yaitu pendidikan pembelajaran secara online yang mungkin memakan waktu cukup lama sampai 15 hari. Padahal, menurutnya, kewajiban guru itu tetap harus mengajar dan tidak boleh meninggalkan ruang kelas.

“Ini rasanya harus dicari titik temu agar pembelajaran kursus (untuk mengikuti guru penggerak) itu enggak diborong 15 hari sekaligus tapi bisa dicicil, mungkin di Sabtu Minggu. Tapi tentu kita harus diskusi lagi dengan Kemendikbudristek,” ujarnya. (*)