RIAUMANDIRI.CO - Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto dan 03 Ganjar Pranowo tidak menghadiri undangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam acara "Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024", di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Pada acara dengan mengambil tema 'Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan' itu, hanya dihadiri oleh capres nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan. Acara itu digelar DPD RI untuk mendengarkan visi dan misi para capres Pilpres 2024.

Ketika membuka sarasehan tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengkapkan, berdasarkan temuan dan aspirasi yang diserap lembaganya  mendapatkan fakta bahwa daerah dan masyarakat di daerah masih merasakan dua persoalan fundamental, yaitu ketidakadilan dan kemiskinan struktural
yang sulit dientaskan.

"Dua persoalan mendasar tersebut tentu kami telaah, kami pelajari dan kami petakan sumber persoalannya. Bagi kami ini sangat penting, karena wajah Indonesia adalah mozaik dari wajah daerah," kata LaNyalla.

Dari pemetaan tersebut, sebut LaNyalla, disimpulkan terdapat tiga persoalan fundamental yang penyelesaiannya juga membutuhkan langkah yang fundamental.

Pertama, keadilan fiskal dalam konteks hubungan antara pusat dan daerah. APBN terdistribusi untuk pemerintah pusat 64 persen, sementara pemerintah daerah 36 persen. Proporsi beban jumlah pegawai
yang ditanggung pemerintah daerah 78 persen. Sedangkan pemerintah pusat hanya 22 persen.

"Rasio proporsi anggaran dengan beban urusan yang berbanding terbalik antara pusat dengan daerah ini, menyebabkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan penyelenggaraan kewenangan menjadi sangat lemah dan terbatas. Sehingga standar
Pelayanan minimal pemerintah daerah rata-rata hanya mencapai angka58 persen untuk provinsi, dan 59 persen untuk kabupaten/kota," jelas LaNyalla.

Kedua, ketidakadilan yang dirasakan daerah dan
masyarakat daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, yang outputnya justru memindahkan kantong kemiskinan dan memperparah bencana ekologi.

"Kami melihat paradigma pembangunan yang diterapkan adalah pembangunan di Indonesia, bukan membangun Indonesia. Karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan PDB, maka segala kemudahan diberikan kepada investor asing dan swasta untuk menguasai sumber daya di daerah," kata LaNyalla.

Ketiga adalah muara dari persoalan fundamental tersebut menurut LaNyalla adalah azas dan sistem bernegara Indonesia yang telah meninggalkan
filosofi dasar dan identitas konstitusi, yaitu Pancasila.

"Berdasarkan kajian akademik yang dilakukan beberapa profesor di sejumlah perguruan tinggi, ditemukan kesimpulan bahwa Undang-Undang Dasar hasil perubahan pada tahun 1999 hingga 2002 yang sekarang kita gunakan, telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi," jelasnya.

Dalam paparannya, Anies mengulas visi misi yang diusungnya, yakni Indonesia Adil Makmur untuk Semua. Saat ini, kata Anies, diaksikan dalam perjalanan Republik ini, terjadi ketidaksetaraan pembangunan.

"Ada daerah yang kemajuannya amat pesat dan ada daerah yang kemajuannya lambat dan tertinggal. Karena itu, misi kami adalah Indonesia adil makmur untuk semua," kata Anies.

Berangkat dari hal tersebut, Anies menegaskan jika ketidakadilan dan ketidaksetaraan menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan. Ia mengambil contoh, pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa dan Sumatera adalah 74. Sedangkan luar Pulau Jawa dan Sumatera IPM 69.

Pada kesempatan tersebut, Anies dijejali pertanyaan oleh Pimpinan DPD RI dan pimpinan alat kelengkapan DPD RI. LaNyalla bertanya tentang azas dan sistem bernegara Pancasila, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono tentang Kepulauan dan Maritim dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin tentang keadilan fiskal antara pusat dan daerah.

Komite I bertanya tentang Otonomi Daerah, dilanjutkan oleh Komite II yang bertanya tentang Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan.

Komite III yang berbicara tentang kesejahteraan sosial dan Komite IV yang bertanya tentang fiskal daerah dan Kelompok DPD di MPR tentang sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. (*)