RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Puluhan massa yang menamakan dirinya Forum Gerakan Pemuda Mahasiswa Indragiri Hilir Pekanbaru (FGMIP) mendesak pemerintah membuat kebijakan untuk menaikkan harga kelapa. Menurut mereka, harga kelapa saat ini sangat rendah. Hal ini tentunya menyengsarakan petani kelapa.

Desakan itu disampaikan FGMIP kala melakukan demonstrasi di Gedung DPRD Riau, Kamis (5/12/2018). Mereka mengaku, FGMIP terdiri dari mahasiswa yang berasal dari Indragiri Hilir. Di mana daerah ini sebagian besar ekonomi masyarakatnya ditopang dari komoditi pertanian kelapa.

Dikatakan Asrul Asyari, kedatangan mereka ke Gedung Dewan ini menanggapi kondisi turunnya harga kelapa yang berdampak pada lesunya perekonomian masyarakat Inhil. 

"Sekarang masyarakat Inhil mengeluh dengan harga kelapa yang tidak stabil. Hal ini patut dipertanyakan, karena jantung perekonomian masyarakat Inhil sangat tergantung pada harga kelapa," kata Koordinator Lapangan (Korlap) Asrul Asyari di sela-sela aksi.

Untuk itu, katanya, perlu ada peran pemerintah untuk bisa kembali menstabilkan harga komoditi kepala. Mereka mendesak pemerintah membuat kebijakan untuk menaikan harga kelapa. Massa juga mendesak agar pemerintah membuat peraturan daerah (perda) tentang standarisasi harga kelapa Rp3 ribu per kilogram.

"Maka kami meminta Pemerintah Provinsi Riau membuat suatu peraturan daerah untuk harga kelapa. Contohlah Jambi, yang punya perda standarisasi harga kelapa," lanjut Asrul.

Desakan itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, harga kelapa saat jni hanya sebesar Rp500 per butir, jauh turun dari sebelumnya yang berkisar Rp2 ribu per butir.

 "Aneh jika harga kelapa di Inhil yang terkenal sebagai negeri hamparan kelapa, namun harga kelapanya murah. Maka, pemerintah harus membuat kebijakan agar harga kelapa bisa naik," harap Asrul.

Asrul juga mengatakan pihaknya meminta pemerintah membuka keran ekspor kelapa bagi petani. Saat ini, ada suatu perda di Inhil yang melarang ekspor.

"Kami juga meminta pemerintah agar membuka ekspor kelapa," imbuh dia.

Sebenaranya dalam aksi itu, massa ingin menyampaikan langsung aspirasinya kepada anggota Dewan, khususnya yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Inhil. Tercatat, saat ini terdapat 8 orang legislator dari Inhil yaitu Septina Primawati yang tak lain adalah Ketua DPRD Riau. Lalu, Sulastri, Abdul Wahid, James Pasaribu, Muhammad Arpah, Agus Triansyah, Musyaffak Asikin, dan Said Ismail.

Namun harapan pendemo itu pupus, karena saat itu diketahui tidak ada satu pun anggota Dewan berada di kantor. Malah aksi mereka itu hanya diterima sekumlah perwakilan Sekretariat DPRD Riau yang mengatakan anggota Dewan tidak berada di tempat karena tengah melakukan reses di dapilnya masing-masing.

"Tak ada anggota, karena sedang reses," ujar perwakilan Sekretariat DPRD Riau itu. 

Namun, massa aksi tampak tidak puas dan tetap memaksa untuk masuk ke dalam Kantor DPRD Riau. Sempat terjadi gesekan antara pendemo dengan peserta aksi. Namun hal itu tidak berlangsung lama.

Usai menyampaikan pernyataan sikapnya, massa FGMIP kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Reporter: Dodi Ferdian

Editor : Rico Mardianto