JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) - Ormas Muhammadiyah mengeluarkan surat pernyataan dan sikap, terkait Aksi Damai 4 November lalu.

Salah satu ormas Islam terbesar di Tanah Air itu, di antaranya, menyayangkan sikap komunikasi presiden, yang dinilai tidak maksimal dalam membangun komunikasi dengan semua pihak khususnya terhadap umat Islam di Indonesia.

Kritikan serupa, sebelumnya juga pernah disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sementara itu, Presiden Jokowi pada Selasa (8/11) kemarin melakukan kunjungan silaturahmi dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah, yang dipusatkan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta. Presiden disambut langsung Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir dan pengurus lainnya.

Sehari sebelumnya, kunjungan juga telah dilakukan ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang diterima Ketum PBNU Said Aqil Siradj dan jajaran.
Kunjungan terhadap dua ormas Islam terbesar di Tanah Air tersebut dalam rangka menjalin komunikasi dengan umat Islam, pascaaksi damai 4 November lalu, sekaligus untuk memperkokoh komitmen dalam menciptakan persatuan dan toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir dan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti tersebut, Muhammadiyah memandang pemerintah harus dapat bersikap cermat dan seksama dalam menangani kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok, saat berada di Kepulauan Seribu. Muhammadiyah juga menghargai sikap pemerintah

Komunikasi melalui Presiden dan Wakil Presiden yang memerintahkan Kepolisian untuk melakukan proses hukum yang cepat, tegas dan transparan, serta tidak akan melakukan intervensi dalam kasus Ahok tersebut.

Namun disayangkan sikap tegas tersebut kurang diimbangi dengan proses komunikasi dengan Presiden RI, yang sebenarnya positif jika hal itu berlangsung.

Muhammadiyah berharap, pemerintah lebih reponsif dan menjalin komunikasi dengan semua pihak, dan menampung dan merespons aspirasi umat Islam sebagai kekuatan mayoritas yang selama ini merasa kurang terakomodasi banyak kepentingannya yang strategis.

"Sikap Muhammadiyah dalam poin-poin sama seperti sikap Muhammadiyah sejak awal, ini tertulis saja. Kalau Anda perhatikan apa yang disampaikan dari Pak Haedar sebelumnya, saya sampaikan kepada publik paralel dengan apa yang disampaikan pada yang tertulis ini," kata Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, Selasa (8/11).

Dalam surat tersebut, tertulis Muhammadiyah mengapresiasi tinggi atas demo damai umat Islam itu, sekaligus menghargai pihak kepolisian dan TNI yang melakukan tugas pengamanan dengan baik.

Sementara terkait ricuh pada penghujung demo, Muhammadiyah menyesalkannya.  Muhammadiyah percaya hal itu tentu tidak dilakukan oleh pendemo yang selama aksi berlangsung justru menunjukkan al-akhlaq al-karimah (akhlak mulia).

Kerusuhan itu dimungkinkan dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin merusak keluhuran sikap dan aspirasi umat Islam dan membenturkannya dengan aparat keamanan agar menimbulkan kesan anarkistis.

Dalam surat pernyataan PP Muhammadiyah nomor 570/PER/I.0/A/2016 ini pula PP Muhammadiyah meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak melakukan interpretasi yang dapat menambah eskalasi ketidakpuasan terhadap penanganan kasus penistaan agama tersebut.

"Dalam surat pernyataan ini, dengan terang Muhammadiyah menyatakan Saudara Basuki Tjahaja Purnama melakukan penistaan agama," tambah Dahnil.

Dahnil berharap, pejabat publik mengambil pelajaran dari kejadian ini. Bagaimana seorang pejabat publik yang tidak dapat menjaga lisannya sehingga mengancam keragaman bangsa Indonesia.  "Menyampaikan kepada tokoh publik, tokoh politik, pejabat, untuk berhati-hati menggunakan lisan," katanya.

Dalam surat tersebut, Muhammadiyah mengajak segenap institusi pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan semua komponen bangsa, termasuk partai politik di dalamnya, menjaga kebersamaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu juga kepada seluruh komponen dan warga bangsa, hendaknya tetap menjaga suasana aman, damai dan kebersamaan. Kerahkan seluruh energi nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa tahun 1945.

Sikap Serupa
Sebelumnya, sikap serupa juga disampaikan PBNU, terkait aksi damai 4 November. Dalam surat bercap resmi PBNU yang bertanggal Senin (7/11) ini, PBNU menyikapi persoalan tersebut sebagai “Saatnya Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat”. Surat ini ditandatangani Ketua Umum PBNU Prof Said Aqil Sirof dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.

Dalam pernyataannya, PBNU menegaskan, aksi damai 4 November merupakan bentuk cara berdemokrasi secara damai. Sebab, aksi tersebut mengkritik perangai pemimpin yang berkata kotor.

PBNU juga menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang justru memberikan stigma bahwa ada yang menunggangi aksi damai tersebut.

Totalnya ada empat poin yang termaktub dalam pernyataan itu. Yakni, PBNU mengapresiasi aksi damai 4 November, yang dinilai sebagai bagian dari cara berdemokrasi yang beradab dan niat yang tulus untuk meluruskan etika kepemimpinan.

Karena hakikat kepemimpinan adalah teladan yang baik (uswatun hasanah), Pemimpin tidak boleh berujar kalimat-kalimat kotor yang menimbulkan kontroversi bahkan melahirkan perpecahan. Pepatah mengatakan: “Keselamatan seseorang adalah dengan menjaga lisannya.”

PBNU menilai, saatnya bagi untuk semua kalangan memperkokoh tali ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah (persaudaraan kebangsaan) bahkan ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan).

Sehingga dengan demikian, tidak tepat untuk menstigma bahwa aksi damai tersebut ditunggangi kelompok-kelompok tertentu. Akan lebih bijaksana bagi semua pihak hendaknya mengambil pelajaran dari aksi damai tersebut.

Selanjutnya, tugas aparat keamanan adalah menindak pihak-pihak yang ingin menodai niat luhur aksi damai tersebut. PBNU tak yakin ricuh itu dilakukan para pengunjuk rasa. Sebaliknya, PBNU menengarai hal itu dilakukan kelompok yang ingin merusak kemurnian dan niat suci dari tujuan gerakan aksi damai 4 November.

Selain itu, PBNU juga menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya. Karena itu, PBNU mendesak pemerintah segera melakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama sehingga terbangun suasana yang kondusif.

Terakhir, PBNU menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu, senantiasa membangun ukhuwah dan memperkokoh ikatan kebangsaan. Selanjutnya, PBNU berharap peristiwa ini menjadi pelajaran yang paling berharga agar tidak terulang di kemudian hari.

Manusia Biasa Sementara itu, Presiden Jokowi yang dikonfirmasi usai pertemuan dengan PP Muhammadiyah, menyebut kritik tersebut sebagai hal yang bagus. "Saya kira itu masukan bagus. Apa yang belum baik akan kami perbaiki dan apa yang belum bagus kami benahi," ujarnya.

Jokowi mengatakan, meskipun beberapa tindakan sudah diperhitungkan baik-baik, tetap ada kemungkinan langkah yang diambil itu salah. "Saya kira, saya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan. Harap dimaklumi dan dimaafkan," ujarnya.

Hati ke Hati Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pihaknya telah berbicara dari hati ke hati dengan Presiden Joko Widodo mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

"PP Muhammadiyah lengkap telah bersilaturahmi dengan presiden, Mensesneg, kita bicara dari hati ke hati dengan kekeluargaan membicarakan hal substantif yang telah disampaikan presiden," ujarnya usai pertemuan dengan Presiden Jokowi.

"Penghargaan yang tinggi atas komitmen presiden yang juga diwujudkan dalam perintah kepolisian untuk mengusut memproses hukum kasus dugaan penistaan agama dengan tegas cepat dan transparan dan kita berharap itu dilaksanakan secara konsisten," sambungnya.

Haedar meminta aparat penegak hukum tidak mengembangkan tafsir yang dapat memecah eskalasi ketegangan.

"Kepolisian tidak perlu mengembangkan tafsir-tafsir yang dapat menamabah eskalasi ketegangan, cukup sesuai garis arahan dari presiden," tandasnya. (bbs, rol, kom, ral, sis)