Medan (HR)- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kementerian BUMN membahas dan menyepakati percepatan pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur di daerah itu sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
“Bapak Presiden sangat serius dalam peningkatan infrastruktur dimana peran perusahaan BUMN harus besar khususnya di Sumatera yang dinilai sebagai daerah paling siap,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Sahala Lumban Gaol di Medan, baru-baru ini.
Dia mengatakan itu saat bertemu dengan Gubenur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho dan pejabat BUMN antara lain Direktur SDM PT Pelindo I, M Hamid Wijaya dan pejabat dari PT Perkebunan Nusantara III.
Oleh karena paling siap dan bentuk keseriusan, maka pemerintah melalui perusahaan BUMN seperti Pelindo I  memulai pembangunan  proyek dari Pelabuhan Kuala Tanjung.
“Intinya Kementerian BUMN sepakat mendorong percepatan pelaksanaan proyek di Sumut mulai  pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Kawasan Industri Kuala Tanjung-Sei Mangkei, jalan tol Medan -Binjai, jaringan transmisi listrik, pembangunan pipa gas dan lainnya,” ujar Sahala.
Gas dari Arun, Aceh juga,  menurut dia, sudah bisa digunakan untuk kebutuhan pembangkit PLN mulai 18 Februari 2015.Setelah dari Sumatera khususnya Sumut, pembangunan dikembangkan ke wilayah timur. Sahala menegaskan, Sumatera adalah pulau yang paling siap sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.
Seperti diketahui, katanya, Presiden RI Jokowi  27 Januari 2015  meresmikan berbagai proyek strategis di Sumut seperti “groundbreaking” Terminal Multipurpose Kuala Tanjung, proyek diversifikasi produk dan pengembangan pabrik peleburan alumunium, pencanangan kawasan industri terpadu Kuala Tanjung- Sei Mangkei, gardu induk PLN dan  pabrik minyak goreng.(ant/ivi)

Ada kebun sawit di hutan Simalungun
DOLOK SILAUA (HR)- Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI menduga ada penyalahgunaan lahan hutan lindung di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dimana tim dihalang-halangi ketika hendak memastikan kebun sawit yang diduga berada di wilayah hutan lindung.
"Ini harus ada penjelasan, mengapa gerbang lokasi ini digembok padahal sebelumnya tidak. Kita perlu memastikan apakah benar ada pihak (perkebunan sawit) yang membuat atau menggunakan data palsu," kata anggota tim Samsudin Siregar saat meninjau hutan Sianak-anak, Desa Togur Kecamatan Dolok Silaua, Kabupaten Simalungun, JUmat (6/2).
Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Fadly Nurzal mempertanyakan adanya simbol militer dalam papan pengumuman larangan masuk wilayah perkebunan tersebut. Ia berjanji akan menindaklanjuti temuan dan masukan yang berhasil dihimpun dalam kunjungan kali ini.
"Data dan temuan ini akan kita bawa dan akan kita tindaklanjuti dengan instansi terkait, mulai dari kepolisian, juga militer karena kita melihat ini mengatasanamakan tentara pada tanda untuk menutup area. Tentu saja ini jadi bahan rapat dengan Menteri Kehutanan," tegas dia.
Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat Syahrul Efendi menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan yang hadir. Ia mempertanyakan kenapa aparat dari Dinas Kehutanan tidak transparan dalam mengungkap peta otentik wilayah hutan lindung dan perkebunan di Kabupaten Simalungun ini.
"Kami cuma mau menekankan, bahwa setiap peta pada dasarnya adalah otentik dan itu kan berkas negara, bertandatangan menteri yang menunjukkan keabsahan. Kenapa tidak ada satupun peta otentik yang dibawa Dinas Kehutanan? Masyarakat ingin tahu," tuturnya.(wpd/ivi)