Pemerintah Siapkan Dana Buyback Surat Utang Rp3 Triliun

Pemerintah Siapkan Dana Buyback Surat Utang Rp3 Triliun

Jakarta (HR)-Pemerintah menyiapkan dana pembelian kembali (buyback) surat berharga negara Rp3 triliun tahun ini.

 Tingkat utang pemerintah saat ini masih aman. Awal Agustus 2015 ini pemerintah sudah buyback SUN dua kali, senilai Rp421 miliar dan Rp500 miliar. Hal ini dilakukan supaya pasar kembali ber-gairah di tengah kelesuan seperti sekarang ini.

"Hari ini kami monitor market kalau banyak melepas SBN, kami koordinasi dengan BI, kita upayakan seri-seri non likuid, kita fokus pada seri-seri non benchmark.

 Untuk buyback operasi kita ada mekanisme lelang atau dengan dealing room," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementrian Keuangan Robert Pakpahan ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (24/8).

Ia mengatakan, rata-rata utang jatuh tempo pemerintah tiap tahun sekitar Rp9,75 triliun. "Masih cukup aman, tidak perlu buru-buru," katanya.

Menurutnya, saat ini total utang RI mencapai Rp2.800 triliun. Jumlah ini tidak mengkhawatirkan karena bisa dilunasi penuh dalam waktu 10 tahun saja.

"Seandainya mau berhenti utang, dibayar Rp285 triliun per tahun 10 tahun lunas. Jadi ibaratnya punya penghasilan Rp14 juta, bayar cicilan Rp2,85 juta ya masih bisa," ujarnya.

Ia mengatakan, dalam melihat utang jangan fokus kepada nilainya, tapi rasionya terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Kalau (rasio) utang kita belum sampai 60 persen ya aman. Jadi, kalau utang RI sangat aman dari berbagai analis bilang, dengan level 25 persen dari PDB (produk domestik bruto)," ujarnya.

Dari utang senilai Rp2.800 triliun tersebut sebanyak 54 persen dalam bentuk rupiah, dan 46 persen sisanya dalam bentuk valuta asing (valas).

Menurutnya, sejak APBN 2014 dimungkinkan ada pelebaran defisit. Nah, pada APBN 2016 ada usulan baru dimungkinkan prefunding alias ijon utang.

"Kita mau purpose untuk debt diperkenankan sebelum awal tahun bisa untuk memenuhi kebutuhan tadi. Settlemen-nya di akhir desember jadi utang kehitung awal januari, di luar negeri sudah begitu, kayak AS," jelasnya.(okz/mel)