Jakarta (HR)-Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri sebagai saksi kasus high speed diesel (HSD) antara PLN dengan Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI). 50 pertanyaan disodorkan penyidik selama pemeriksaan berlangsung.

 

"Sebagian besar dari pertanyaan itu klarifikasi atas dokumen berkaitan Dahlan dengan tender pengadaan BBM High Speed Diesel (HSD) yang diperlukan PLN," kata kuasa hukum Dahlan, Yusril Ihza Mahendra, di Bareskrim, Jakarta, Senin (21/6).

 

Yusril membantah adanya tudingan yang menyebut bahwa ada kesalahan prosedur dalam tender tersebut. Yaitu penunjukan langsung TPPI dalam pengadaan HSD. Proses tender sendiri, disebutkan Yusril, justru untuk efisiensi pengadaan. Pasalnya, PLN kerap membeli langsung HSD ke Pertamina dengan harga tinggi dari harga pasar.

 

"2010 PLN mencoba melakukan tender karna berulang kali PLN surati Pertamina menanyakan harganya lebh tinggi itu tetap tidak pernah dijawab Pertamina," beber Yusril.

 

"Jadi, tidak ada kesalahan prosedur. Tender sudah berlangsung sebgaimana mestinya dan diperiksa oleh Sucofindo," imbuhnya.

 

Usai pemeriksaan, Dahlan memilih untuk menyerahkan seluruh pertanyaan wartawan kepada Yusril. Dicecar beragam pertanyaan seputar penunjukan langsung TPPI dalam proyek pengadaan HSD, Dahlan tetap memilih diam.

 

"Keterangannya bagus yah, sudah bisa menjadi Dirut PLN," kata Dahlan kepada awak media menimpali keterangan kuasa hukumnya itu.

 

Kasubdit I Tipikor Bareskrim AKBP Ade Deriyan Jayamarta mengatakan, ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pengadaan HSD antara PLN dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI).

 

"Kondisi TPPI saat itu dinilai tidak mampu melakukan pengadaan, namun tetap dilakukan penunjukan terhadap TPPI," kata mantan penyidik KPK ini. 

 

Butuh 9 Juta Ton BBM Lebih lanjut Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan, kliennya tidak mengetahui letak dugaan korupsi dalam proyek yang berlangsung 2010.

 

Menurut Yusril, saat pengadaan HSD tersebut, Dahlan menduduki posisi sebagai Direktur Utama di PLN. Tahun tersebut, berdasarkan penuturan Dahlan, perusahaan listrik plat merah itu membutuhkan 9 juta ton BBM.

 

"Selama ini PLN membeli BBM langsung ke Pertamina dengan harga yang faktanya lebih mahal dari harga pasaran," kata Yusril.

 

Karena mahalnya BBM milik Pertamina yang akan digunakan, PLN berulangkali minta Pertamina untuk menyesuaikan harga jual tersebut. "Namun, tidak pernah ditanggapi," ujarnya.

 

Menurut Yusril, Pertamina punya keunggulan karena PLN membeli BBM tersebut yang disalurkan melalui jetty milik Pertamina. "Mengingat PLN tidak punya jetty untuk menyalurkan BBM tersebut kecuali di beberapa tempat," kata Yusril.

 

Alhasil, PLN di tahun tersebut berinisiatif membuka tender pengadaan BBM jetty Pertamina, yakni di Medan, Semarang dan Jakarta. "Jumlah yang ditenderkan adalah 2 juta ton yang dibagi ke dalam 5 tender pengadaan, sedangkan yang 7 juta ton tetap dibeli langsung tanpa tender ke Pertamina," kata Yusril.

 

"Tender ini terbuka untuk produsen BBM dalam negeri maupun asing, dengan syarat jika tender dimenangkan asing, maka harga terendah yang dimenangkan asing tersebut harus ditawarkan kepada produsen dalam negeri," imbuhnya.

 

Nah, dalam tender itu ternyata Pertamina teryata ikut serta dan memenangkan 1 tender dengan harga penawaran lebih rendah dari harga jual Pertamina kepada PLN selama ini. "Sementara 4 tender dimenangkan oleh Shell," kata Yusril.

 

Kembali pada syarat tender dimana bila asing memenangkan tender maka harus ditawarkan kepada produsen dalam negeri. "Maka 4 tender yang dimenangkannya ditawarkan kepada produsen dalam negeri yakni Pertamina dan TPPI, sebuah perusahaan dalam negeri yang 70 persen sahamnya dikuasai Pemerintah Indonesia," jelas Yusril.

 

Dengan demikian ada dua jenis harga yang berbeda dalam pembelian BBM oleh PLN ke Pertamina, antara pembelian langsung dan pembelian melalui tender.

 

"Dahlan menganggap pengadaan melalui tender ini menguntungkan PLN dalam arti mampu menghemat pengeluaran dibanding dengan cara konvensional membeli langsung BBM ke Pertamina dengan harga lebih mahal," ujarnya. (dtc)