RIAUMANDIRI.CO - Sejak diberlakukan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya dua pekan lalu, harga jual minyak goreng (migor) curah mulai bergerak turun.

Dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN),  per tanggal 11 Mei 2022, harga migor curah sedikit turun menjadi Rp19.100/kg dari sebelumnya Rp20.100/kg. Namun harga ini masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.500/kg.

Agar proses penurunan harga migor  sesuai HET, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto minta pemerintah meminimalisasi risiko kebijakannya bagi rakyat kecil, khususnya petani sawit rakyat.

Para petani harus dibela dan diberi insentif selama pelarangan ekspor tersebut berlangsung. Jangan dibiarkan menjadi korban kebijakan pemerintah.

"Insentif itu bisa berupa pembelian tandan buah segar (TBS) oleh pemerintah untuk biofuel, insentif pupuk, dan berbagai insentif lainnya," kata Mulyanto, Kamis (12/5/2022).

Mulyanto memperkirakan adu kuat antara pemerintah dan pengusaha migor ini masih akan terus berlanjut hingga dua bulan ke depan.

Sebab, daya tahan pengusaha migor bergantung pada kapasitas tangki penyimpanan dan pengolahannya (refinery). Para pakar menyebut rerata kapasitas penyimpanan sekitar 60 hari. Sedang kapasitas refinery bisa mencapai satu tahun.

"Jadi paling tidak, efek larangan eskpor CPO ini akan muncul secara signifikan pada 6 minggu ke depan. Itu waktu yang tidak pendek. Karena risiko yang harus ditanggung dari kebijakan larangan CPO tersebut sangat mahal," sebut Mulyanto.

Untuk itu, Mulyanto mendesak Presiden Jokowi dan jajaran menteri agar bekerja ekstra keras. Jangan business as usual. Setiap hari "argometer" risiko kebijakan jalan terus.

Untuk diketahui, harga TBS petani rakyat sudah anjlok. Di Riau, sebagai daerah lumbung sawit nasional, Tim Penetapan harga TBS untuk periode 11-18 Mei 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun turun Rp972,29/kg menjadi Rp2.947,58/kg. 

"Bisa dibayangkan harga TBS untuk daerah-daerah lain yang tidak punya program kemitraan sawit.  Total petani sawit sekitar 2,67 juta kepala keluarga berdasarkan data Kementan tahun 2021," kata Mulyanto.

Sementara devisa negara hilang sebesar Rp27 triliun per bulan atau sekitar Rp1 triliun per hari dari ekspor sawit. Belum lagi lunturnya kepercayaan mitra dagang luar negeri kita, karena kebijakan radikal yang diputuskan Presiden tersebut.  Termasuk kekhawatiran nasib 16,2 juta pekerja industri sawit. (*)