RIAUMANDIRI.CO - Provinsi Riau, menjadi salah satu Provinsi yang mengalami penurunan luas lahan terbakar akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2021, bila dibandingkan dengan 6 Provinsi yang masuk dalam prioritas penanganan Karhutla. Selain Riau, 3 Provinsi lainnya juga mengalami penurunan, dan tiga lainnya belum mengalami penurunan.,

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, saat menyampaikan pemaparan dalam Rakor Antisipasi Penanganan Becana Asap Akibat Karhutla tahun 2022 yang berlangsung di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (6/4).

“Dibandingkan tahun 2020, pada periode tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa terdapat 3 provinsi mengalami penurunan luas karhutla. Yaitu Riau, Kalteng dan Jambi. Sementara ada 3 provinsi prioritas yang mengalami kenaikan luas karhutla yaitu Kalbar, Kalsel dan Sumsel,” ujar Suharyanto, kepada beberapa kepala daerah yang menghadiri rapat bersama.

Dijelaskan Suharyanto, secara keseluruhan, luas lahan terbakar di 6 daerah prioritas ini juga sudah menurun. Sehingga beliau berharap agar kerja keras kepala daerah bersama BNPB dapat terus ditingkatkan agar luasan lahan terbakar dapat terus ditekan.

“Pada tahun 2021 luas karhutla di 6 daerah prioritas ini sudah menurun. Bahkan, daerah yang di luar prioritas saat ini justru meningkat. Jadi tolong yang prioritas ini mari kita sama-sama bertekad supaya tahun ini lebih kecil lagi angkanya,” katanya. 

Dalam pemaparannya tersebut, Suharyanto juga menyampaikan 6 arahan presiden terkait penanganan karhutla di Indonesia, yaitu; prioritaskan upaya pencegahan, infrastruktur monitoring dan pengawasan harus ada sampai ke tingkat bawah, cari solusi permanen agar tidak ada yang membuka lahan dengan cara membakar, lakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut. Kemudian jangan biarkan api membesar, harus tanggap dan jangan terlambat. Dan terakhir, lakukan langkah penegakan hukum tanpa kompromi.

Sementara itu Gubernur Riau, Syamsuar, dalam pemaparannya menyampaikan berbagai hal yang selama ini sangat membantu penanggulangan karhutla di Riau. Apalagi dengan adanya program modifikasi cuaca, yang menurunkan hujan dan membuata beberapa daerah yang rawan Karhutla menurun.

“Kami sangat terbantu dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta pihak terkait lainnya. Kemudian dukungan teknologi modifikasi cuaca yang selama ini dilakukan juga sangat membantu penanganan karhutla di Riau. Selain itu, keberadaan dashboard lancang kuning sebagai terobosan dalam pemantauan hotspot juga merupakan sarana yang membantu dalam menekan luar karhutla di Riau,” kata Gubri.

Selain itu, di tahun 2022 ini, Pemprov Riau juga telah melakukan berbagai kesiapan untuk pencegahan karlutla di Riau, di antaranya penetapan status darurat karhutla di Riau. Hal ini dilakukan untuk mengantisiapsi terjadinya Karhutla lebih luas. Dengan adanya penetapan ini akan semakin memperkuat tim Satgas Karhutla.

“Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana karhutla Tanggal 21 Maret 2022 selama 255 Hari terhitung pada tanggal 21 Maret sampai 30 November 2022. Kami juga telah melakukan apel siaga untuk mengecek kesiapan berbagai personil yang akan terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk TNI, POLRI dan pihak swasta,” kata Gubri.

Terjadinya karhutla yang cukup hebat di awal masa kepemimpinannya di Riau tahun 2019, menjadikan Gubri Syamsuar tidak mau kecolongan peristiwa yang sama. Menurut mantan Bupati Siak 2 periode ini, keterlambatan dalam mengantisipasi bencana saat itu menjadi penyebab meluasnya karhutla. 

Keseriusannya dalam upaya penanganan karhutla di Riau ditunjukkannya dengan komunikasi intenfif yang dibangun dengan berbagai unsur yang tergabung dalam satgas penanganan karhutla Riau dan masyarakat umum. Upaya ini pun mendapat apresiasi dari pejabat Kemendagri.

Reporter : Nurmadi

Editor : Nurul Atia