RIAUMANDIRI.CO - Seharusnya pemerintah tidak perlu memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng (migor) sebesar Rp300 ribu untuk tiga bulan jika mampu mengendalikan harga.

Hal itu terjadi karena pemerintah tidak mampu mengendalikan pasokan dan harga minyak goreng. Pemerintah sudah kalah dengan mafia minyak goreng.

"Sungguh ironis bila negara kalah dengan mafia minyak goreng. Hal ini belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka," tegas pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritongan kepada media ini, Senin (4/4/2022).

Karena itu, dia minta pemerintah harus segera mengungkap penyebab langkah dan mahalnya minyak goreng. Pemerintah harus segera menangkap dan memproses semua pihak yang menyebabkan langkah dan mahalnya minyak goreng.

Hanya dengan cara itu pemerintah dapat memulihkan wibawanya. Pemerintah harus menunjukkan mampu mengendalikan semua pemain minyak goreng yang mengabaikan kepentingan nasional.

"Jadi, pemerintah mengeluarkan BLT hanya karena tak mampu mengatasi mafia minyak goreng. Padahal negara sedang kesulitan keuangan dengan makin besarnya hutang negara," kata Jamil.

Karena itu, Jamil menilai pemberian BLT tidak menyelesaikan persoalan mafia minyak goreng yang telah membuat susah emak-emak .

"Pemerintah harus membenahi sistem perdagangan minyak goreng yang terbebas dari mafia. Hanya dengan begitu persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dapat diatasi," pengajar Universitas Esa Unggul itu.