RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah tidak sembrono mengumbar pernyataan yang dapat membuat panik masyarakat, seperi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang akan menaikkan harga BBM dan gas.

Sebab, saat ini masyarakat masih kaget dengan kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan kelangkaan Solar. Kalau  pemerintah terus bicara soal rencana kenaikan BBM jenis Pertalite dan LPG 3 kg (gas melon), sama saja dengan mengintimidasi dan akan menambah kepanikan masyarakat menghadapi beban hidup yang makin berat.

"Jangan pemerintah lebih melindungi kepentingan oligarki dan memanja mereka dengan berbagai fasilitas dan kemudahan usaha. Sementara beban kenaikan harga barang-barang pokok ditimpakan kepada masyarakat. Ini kan tidak adil. Yang kaya tambah kaya, yang miskin akan tambah miskin," kata Mulyanto kepada media ini, Senin (4/4/2022).

Dia meminta pemerintah bersikap adil dalam pengelolaan beban ekonomi di masa sulit sekarang ini. Negara harus hadir dalam mengatur beban ekonomi yang timbul akibat Perang Rusia-Ukraina. Jangan tekanan ekonomi dunia tersebut langsung dilepas dan ditimpakan kepada masyarakat.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu, seharusnya pemerintah, BUMN, termasuk dunia usaha, yang pertama-tama menanggung beban tersebut. Jangan masyarakat yang masih belum pulih dari pandemi Covid-19 dipaksa memikul beban dampak tsunami harga migas dunia ini.

Di samping itu, Mulyanto minta pemerintah terbuka terkait penerimaan ekspor komoditas energi dan sumber daya mineral. Pasalnya, naiknya harga migas dunia, diiringi juga dengan lonjakan harga CPO, batubara, tembaga, nikel, dll. 

Indonesia sebagai negara pengekspor komoditas energi dan sumber daya mineral menikmati durian runtuh dengan melambungnya harga-harga komoditas ini. Di satu sisi merogoh saku lebih dalam untuk membayar defisit transaksi berjalan dari impor migas, namun di sisi lain, isi saku juga bertambah gemuk dari penerimaan ekspor komoditas energi dan sumber daya mineral. 

"Ini kan soal kantong kiri dan kantong kanan kanan saja. Hitungan kasar saya, penerimaan negara dari ekspor komoditas energi dan sumber daya mineral lebih besar ketimbang besarnya defisit transaksi impor migas. Kelebihan ini kan dapat digunakan untuk mengkompensasi kenaikan harga-harga dalam negeri," jelasnya.

Mulyanto juga mendesak pemerintah, BUMN dan dunia usaha agar sharing the pain (kesetiakawanan sosial-ekonomi) dengan meningkatkan pajak ekspor/royalti dari komoditas CPO, batubara, tembaga, nikel, dll secara progresif sesuai dengan kenaikan harga dunia. 

Jangan pemerintah lebih melindungi kepentingan oligarki dan memanja mereka dengan berbagai fasilitas dan kemudahan usaha, dan tidak menarik pajak/royalti secara optimal dari mereka. Apalagi pada saat harga komoditas tersebut sedang tinggi-tingginya. 

"Pemerintah jangan hanya mengintimidasi masyarakat dengan rencana kenaikan harga energi pokok masyarakat seperti BBM jenis Pertalite, gas LPG 3 kg, juga listrik PLN. Namun tidak terbuka atas durian runtuh penerimaan negara atas ekspor komoditas energi dan sumber daya mineral tersebut. Karena penerimaan pajak/royalti ini sangat berguna untuk mengurangi beban masyarakat atas kenaikan harga-harga," kata Mulyanto.

Bila itu yang terjadi, tegas Mulyanto, maka negara tidak hadir untuk melindungi masyarakat, sesuai amanat pembukaan UUD NRI tahun 1945, yakni negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.