RIAUMANDIRI.CO - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong memimpin kegiatan bersih pantai atau coastal clean up, di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu (12/3/2022). Kegiatan ini merupakan rangkaian agenda peringatan Hari Bakti Rimbawan Tahun 2022 sekaligus menyongsong Presidensi G20 Indonesia.

"Kegiatan bersih pantai ini merupakan bagian upaya kita menumbuhkan kesadaran semua pihak, supaya terus membersihkan pantai kita agar bebas dari polusi plastik dan polutan lain," kata Wamen Alue.

Dijelaskan, KLHK melakukan pemantauan sampah laut pada tahun 2021 di 23 provinsi, 24 Kabupaten/kota dan 46 pantai. Hasil analisis data, sampah terbanyak dijumpai dan memiliki kepadatan tertinggi dari semua lokasi pada tahun 2021 berasal dari jenis plastik sebesar 44 persen. Sampah kedua terbanyak jenis kaca dan keramik 15 persen.

Wamen Alue Dohong menegaskan, upaya penanganan sampah seperti ini tidak hanya parsial dan dilakukan saat ini saja. Harapannya terus-menerus dilakukan sehingga menjadi sebuah gerakan nasional.

Wamen Alue Dohong juga menyampaikan bahwa sampah yang bermuara di pesisir dan laut ini sekitar 80 persen berasal dari daratan. Sampah plastik yang dijumpai di suatu lokasi pesisir dan laut juga bersifat lintas batas wilayah administrasi (trans-boundaries), yang dapat berpindah dari satu wilayah pesisir ke wilayah pesisir lainnya mengikuti pola arus laut. 

"Oleh karena itu, dalam penanganannya harus menyeluruh hulu-hilir, dengan kerja-kerja pentahelix, dan kerja kolaborasi yang sifatnya kolektif," ujar Wamen Alue Dohong.

Semangat sinergi dan kolaborasi ini pun bak gayung bersambut, di mana pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III, PT. PLN, PT. PJB, pelajar Pramuka, dan masyarakat sekitar.

Jadi Gerakan Nasional
Sementara itu menjawab pertanyaan wartawan, Wakil Menteri LHK Alue Dohong mengatakan, kegiatan bersih pantai atau coastal clean up berlangsung secara bersamaan di tujuh tempat di Indonesia.
Kegiatan ini lanjut Aloe Dohong, tidak hanya parsial, tetapi harus menjadi gerakan nasional secara terus menerus.

Mengapa? Karena masalah sampah laut, terutama sampah plastik menjadi persoalan  global mengingat sampah plastik tidak mengenal batas administratif, tapi terus mengalir dibawa gelombang air.

Sampah plastik dari laut Australia bisa saja masuk ke Indonesia atau sebaliknya. Begitu juga dari Malaysia dapat masuk ke Indonesia dan sebaliknya.

“Selain itu sampah plastik sulit terurai oleh mikroorganisme air. Jadi butuh waktu sangat lama untuk menghancurkan sampah plastic di laut,” ujar Alue Dohong.

Masih menjawab pertanyaan, Alue Dohong mengatakan, penegakkan hukum terhadap para pelanggar pembuangan sampah  harus ditegakkan. Bagi  yang buang sampah sembarangan seperti di jalan tol di Bekasi, ditangkap dan jadi tersangka, lalu diproses hukum.

Ke depan  sampah di setiap kabupaten/kota harus diolah, bukan lagi di buang tempat pembuangan sampah terbuka. Hal ini sesuai dengan peraturan perundangan. Ini dilakukan agar masyarakat  sadar  sebab sampah bukan hal sampingan, tapi kita perhatikan, dan dikelola dengan baik.

“Jadi, kesadaran, penegakkan hukum, dan insentif finansial dalam kaitan pengelolaan sampah ini penting,” tambahnya.

Turut hadir pada kesempatan ini, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Sigit Reliantoro, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI)  Laksmi Dhewanthi, Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK, Ary Sudijanto, Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, SAM Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Eselon II KLHK, dan Kepala Dinas LH dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.