RIAUMANDIRI.CO - Pengamat komunikasi politik M Jamiluddin Ritonga menilai respon Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana penundaan Pemilu 2024 terkesan tidak tegas.

"Sebenarnya masyarakat menunggu respon Jokowi setuju atau menolak penundaan Pemilu 2024. Sebab, usulan itu berkaitan langsung dengan perpanjngan masa jabatan dia sebagai presiden," kata Jamil kepada media ini, Ahad (6/3/2022)..

Kalau presiden hanya mengajak semua pihak untuk tunduk, taat, dan patuh pada konsitusi, tentu ajakan tersebut sangat normatif. Respon seperti ini memang standar normatif yang harus disampaikan dan dilakukan oleh setiap warga negara, termasuk presiden.

Juga sangat normatif bila presiden hanya menyatakan hak setiap warga negara untuk mengusulkan penundaan pemilu. Setiap warga negara memang dilindungi untuk menyatakan pendapatnya.

Namun mengingat wacana terkait penundaan pemilu 2024 sudah mengarah polarisasi yang tajam, maka respon normatif seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah.

"Presiden Jokowi sudah harus tegas dengan menyatakan sikapnya agar polarisasi pendapat dapat diminimalkan," kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.

Kalau Presiden Jokowi tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024, maka kata Jamil, penggalangan massa untuk menggiring pendapat umum palsu akan reda dengan sendirinya. Kebulatan tekad dari berbagai elemen masyarakat  akan berhenti sehingga dapat meredakan kegaduhan.

Selain itu, respon tegas akan mementahkan spekulasi keterlibatan Presiden Jokowi terkait penundaan pemilu 2024. Masyarakat akan menilai Presiden Jokowi memang tidak berada dibalik layar terkait wacana tersebut.

"Jadi, Presiden Jokowi perlu tegas menyatakan penolakannya terkait penundaan pemilu. Hanya dengan ketegasan Presiden Jokowi dapat meredakan polarisasi di masyarakat," kata pengajar Universitas Esa Unggul itu.