RIAUMANDIRI.CO - Senator Alirman Sori (Also) menilai adanya upaya permufakatan yang dilakukan oleh segelintir elit di negeri ini untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 dapat dikategorikan kudeta terhadap konstitusi UUD NRI 1945.

Dikatakan anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat itu, apabila penundaan pemilu benar-benar terlaksana maka ini awal dari kehancuran peradaban demokrasi Indonesia.

"Sebelum aksi kudeta konstitusi terjadi, rakyat harus merapatkan barisan menolak keinginan elit politik itu dan kita tinggalkan partai mereka  pada saat pemilu nanti sehingga partainya menjadi “maramus”, imbau Alirman Sori, dalam keterangannya, Rabu (2/3/2022).

Diingatkan, Alirman Sori, menghadapi pemilu seharusnya elit politik melakukan konsolidasi politik degan pemilih, bukan membuat wacana yang tidak sesuai dengan konstitusi. Penundaan pemilu merupakan malapraktik demokrasi.

“Kita uji nyali elit politik apa benar mereka berani mengkudeta konstitusi. Kalau berani, tamat parpol yang mereka pimpin dan beruntung parpol yang setia dengan konstitusi,” tegas Alirman Sori.

Alirman Sori juga mendesak KPU Pusat agar segera membuat peraturan sebagai pedemon pelaksanaan Pemilu 2024. Jangan sampai terpengaruh dengan wacana penundaan pemilu yang dilontarkan elit politik yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi.

Menurutnya, tantangan KPU menghadapi Pemilu 2024 sangat berat. Hal lain yang harus menjadi perhatian KPU Pusat terkait masa tugas KPU 514 Kabupaten/Kota dan 34 Propinsi dimana masa bakti berbeda-beda, bahkan ada KPU Daerah masih tugas akan berakhir ditahun 2023 dan bisa menganggu kelancaran tugas kepemiluan.

Tantangan berat lainnya adalah dinamika dan konstelasi politik 2024 berbeda dengan Pemilu 2019. Masa sulit karena Covid-19 belum dapat diprediksi kapan akan berakhir.

"Untuk itu, KPU harus istiqomah dalam pendirian agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan luber dan jurdil dan terbebas dari intervensi pihak ketiga yang punya kepentingan politik untuk berkuasa," tegas Alirman Sori.