RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyayangkan sikap Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (NU) yang turut menyatakan dukungan terhadap wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut Sultan, pernyataan ketua umum Ormas Islam terbesar Indonesia ini seolah-olah membenarkan sikap politik praktis para elit politik yang berinisiatif mewacanakan isu politik pragmatis yang inkonstitusional itu.

"Sejak awal kita menghormati sikap tegas Ketua Umum NU yang tegas menyatakan keengganan NU untuk terlibat dalam politik praktis. Bahkan pengurus NU dilarang keras untuk terlibat dalam politik praktis," kritik Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (28/2/2022).

Pada dasarnya, semua pihak baik individu maupun kelompok berhak untuk menyatakan sikap politiknya di hadapan publik. Tapi jika itu sikap politik yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang sebagai hukum positif, tentu itu sangat naif dan berbahaya bagi masyarakat.

"Karena pernyataan ketua umum ormas Islam bisa dianggap sebagai fatwa oleh anggota ormasnya. Saya kira tidak tepat jika ketua umum yang sangat ditunggu kebijaksanaannya dalam menjawab kecemasan publik atas sebuah anomali politik justru menyatakan sikap politik yang tidak mendidik secara demokrasi," tegasnya.

Sultan meminta Presiden Joko Widodo harus segera merespon wacana tersebut secara tegas. Sehingga rakyat tidak dibingungkan oleh sikap dukungan politik yang secara jelas menyalahi konstitusi dan moral demokrasi ini.

Isu atau wacana tersebut dinilai Sultan sangat berpotensi menyebabkan keterbelahan politik dan segregasi sosial yang bisa meletupkan api Konflik horizontal, dan akan menjadi preseden buruk demokrasi Indonesia ke depannya.

"Saya kira Pak Jokowi tidak menghendaki itu. Presiden harus segera meredam polarisasi politik yang kian menyita perhatian publik dan energi bangsa ini. Kita berharap sikap kenegarawanan Pak Jokowi yang menolak wacana penundaan pemilu akan menjadi akhir dari wacana yang menggelikan ini," kata senator asal Bengkulu itu.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf angkat bicara mengenai polemik usulan penundaan pemilihan umum atau Pemilu 2024.