RIAUMANDIRI.CO - Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menyambangi Kabupaten Kuantan Singingi. Kedatangan lembaga antirasuah itu guna menelusuri aset milik Andi Putra, Bupati Kuansing nonaktif yang menjadi tersangka dugaan suap pengurusan perpanjangan izin Hak Guna Usaha sawit PT Adimulia Agrolestari.

"Info yang kami peroleh, benar ada kegiatan tim KPK dari bagian Asset Tracing/ATR yang sedang mengkonfirmasi soal beberapa aset, di antaranya tanah dan bangunan yang diduga milik tersangka AP (Andi Putra, red)," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Kamis (27/1).

Disinggung soal perkembangan penanganan perkara yang menjerat Andi Putra ini, Ali Fikri menuturkan, tim penyidik kini masih melengkapi berkas tersangka. Selain itu, penyidik juga kembali memperpanjang masa penahanan terhadap mantan Ketua DPRD Kuansing itu selama 30 hari terakhir berdasarkan penetapan kedua dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

"Perpanjangan masa penahanan terhitung sejak 17 Januari 2022 sampai 15 Februari 2022, di Rutan KPK Pada Gedung Merah Putih," sebut Ali Fikri.

Dalam masa itu, Tim Penyidik terus mengumpulkan berbagai alat bukti, dengan tetap menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi serta pemeriksaan tersangka untuk menguatkan dugaan perbuatan tersangka dimaksud.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Sudarso ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (5/1). Selanjutnya, status penahanan terhadap General Manager PT AA kini menjadi kewenangan pengadilan. Untuk saat ini, Sudarso masih tetap dilakukan penahanan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Diwartakan sebelumnya, Andi Putra dibawa tim KPK dari Kota Pekanbaru ke Jakarta, pada Rabu (20/10/2021) kemarin. Dia diamankan dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT). Ia berangkat dari Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sekitar pukul 15.00 WIB. Informasinya Andi tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 18.44 WIB.

Saat OTT tersebut, mulanya tim KPK mengamankan 8 orang. Mereka adalah Andi Putra, Bupati Kuansing periode 2021-2026, Hendri Kurniadi, Ajudan Bupati, dan Andri Meiriki, Staf Bagian Umum Persuratan Bupati.

Lalu Deli Iswanto, Supir Bupati, Sudarso, GM PT AA, Paino, Senior Manager PT AA, Yuda, sopir PT AA dan Juang selaku sopir.

KPK awalnya menerima informasi dari masyarakat bahwa Bupati Kuantan Sengingi dan/atau yang mewakilinya akan menerima janji/hadiah berupa uang terkait permohonan atau perpanjangan HGU dari perusahaan swasta.

Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa PT AA sedang mengurus perpanjangan sertifikat HGU yang mana dalam prosesnya perlu menyertakan surat persetujuan dari Andi Putra selaku Bupati Kuansing.

Pada tanggal 18 Oktober 2021, sekitar jam 11.00 WIB, tim KPK mendapatkan informasi bahwa Sudarso selaku General Manager PT AA dan Paino, Senior Manager PT AA yang diduga telah membawa uang untuk diserahkan kepada Andi Putra. Mereka masuk ke rumah pribadi Andi Putra di Kuansing.

Sekitar 15 menit kemudian Sudarso dan Paino keluar dari Rumah Pribadi Andi Putra. Setelah itu beberapa saat kemudian, tim KPK segera mengamankan Sudarso, Paino, Yuda dan Juang di Kuansing.

Setelah memastikan telah ada penyerahan uang kepada Bupati, beberapa saat kemudian tim KPK berupaya turut pula mengamankan Andi Putra, namun tidak ditemukan, sehingga tim KPK melakukan pencarian.

Diperoleh informasi Andi Putra berada di Pekanbaru, sehingga tim KPK selanjutnya mendatangi rumah pribadi Andi Putra di Pekanbaru, namun dia tidak berada di tempat.

Sehingga tim KPK meminta pihak keluarga Andi Putra untuk menghubungi yang bersangkutan agar kooperatif datang menemui tim KPK yang berada di Polda Riau.

Setelah itu sekitar pukul 22.45 WIB, Andi Putra, Hendri Kurniadi, Andri Meiriki, Deli Iswanto, mendatangi Polda Riau dan
selanjutnya tim KPK meminta keterangan kepada pihak-pihak dimaksud.

Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK menemukan bukti petunjuk penyerahan uang Rp500 juta, uang tunai dalam bentu rupiah dengan jumlah total Rp80,9 juta, mata uang asing sekitar SGD1.680 dan serta HP Iphone XR.

Atas perbuatannya tersebut, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tersangka Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Reporter : Dodi Ferdian

Editor : Nandra F Piliang