RIAUMANDIRI.CO - Dalam mengimplementasikan kebijakan di Papua, pemerintah acap kali menuai kontrovesi. Meski demikian, pemerintah akan terus merangkul semua pihak untuk membangun diskusi dan dialog.

"Pertama, untuk penanganan Papua kita memang menggunakan pendekatan baru yang dituangkan di dalam Inpres yang kemudian lagi muncul sekarang yang terbaru tuh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua," kata Menko Polhukam, Mahfud MD dalam keterangannya, Rabu (8/12/2021).

Mahfud menjelaskan, pendekatan baru akan digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas di Papua adalah pendekatan kesejahteraan.

Artinya, sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personal, maupun keuangan itu akan difokuskan pada upaya membangun kesejahteraan Papua dalam satu kerja yang kolaboratif, komprehensif.

"Karena yang menjadi sebenarnya tugas kita semua sesuai dengan itu, kita akan memberikan perlakuan itu (kesejahteraan) pada Papua," kata Mahfud.

Dia menuturkan, akan terus membuka ruang dialog dengan rakyat Papua. Karenanya, pemerintah dengan para tokoh akan terus melakukan hal itu.

Sebab selama ini, kata Mahfud, pemerintah tidak pernah membatasi ruang berdialog. Mulai dari Pangdam, kepala adat, akademisi, pimpinan keagamaan, hingga pimpinan organisasi kepemudaan.

"Kita akan terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua sehingga tidak terkesan Papua kok ribut terus. Sebenarnya tidak (ribut terus), kita sudah mapping yang agak panas daerah tertentu saja dan orangnya itu-itu saja. Jadi jangan terlalu banyak membuang energi kesitu," kata dia.(nan)

Editor : Nandra F Piliang