RIAUMANDIRI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi atau saran oleh dewan sekaligus penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) atas rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, Senin (16/8/2021).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Rohil Maston itu, dihadiri langsung Bupati Rohil Afrizal Sintong dan Wakil Bupati Rohil H Sulaiman, serta kepala dinas.

Pada paripurna Ketua DPRD Rohil Maston menanyakan apakah seluruh fraksi menyetujui rekomendasi RPJMD 2021-2026 lalu seluruh anggota DPRD yang hadir secara serentak menjawab setuju.

Sementara, dalam sambutannya Wakil Bupati Rohil H Sulaiman yang membacakan pidato Bupati Rohil mengatakan, Pemda Rohil sangat mengapresiasi DPRD Rohil yang mengagendakan paripurna ini.

Dikatakan Sulaiman persetujuan ini menggambarkan adanya komunikasi yang baik dan efektif antara Pemkab Rohil dengan DPRD yang mempunyai pandangan yang sama dalam rangka percepatan pembangunan.

Jelas Sulaiman, dokumen RPJMD ini akan menjadi acuan rencana pembangunan Kabupaten Rokan Hilir untuk lima tahun ke depan sesuai visi dan misi kepala daerah mengenai tujuan pembangunan, sasaran pembangunan, arah kebijakan dan indikator kinerja.

"Kita harus optimis atas apa yang dituangkan pada dokumen RPJMD tahun 2021-2026 telah sesuai dengan janji politik yang dijabarkan dengan tujuan yang jelas dan sasaran yang terukur yang akan bermuara pada masyarakat Rohil yang maju dan sejahtera," jelasnya.

Bupati Rohil Afrizal Sintong juga memberikan apresiasi dan terimakasih kepada DPRD Rohil atas penandatanganan RPJMD itu. Dikatakannya setelah RPJMD ini disahkan, selanjutnya Pemkab Rohil bersama DPRD Rohil akan segera membahas APBD murni tahun 2022.
Mendorong Pemerintah.

Sebelumnya, sejumlah catatan disampaikan anggota Dewan terkait RPJMD Rohil Tahun 2021-2026. Di antaranya disampaikan anggota DPRD Rohil Imam Suroso. Dalam kesempatan itu Imam mendorong pemerintah kabupaten untuk dapat meningkatkan pembangunan yang ada melingkupi seluruh wilayah kecamatan dengan konsep pembangunan yang adil.

Hal itu tidak terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi setiap masyarakat. Di sisi lain setiap daerah kecamatan memiliki karakteristiker tersendiri yang perlu ditunjang dengan kebijakan secara spesifik namun secara umum tujuannya adalah tercapai pembangunan secara merata.

"Sehingga diharapkan kiranya pembangunan ke depannya benar-benar pembangunan berkeadilan untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rohil agar keseimbangan pembangunan yang menjadi prioritas terutama dari segi infrastruktur bisa benar-benar tercapai,” katanya.

Disampaikan Imam Suroso, bahwa pembangunan yang dilakukan terutama hal-hal yang benar-benar skala prioritas seperti jalan lintas desa dan kecamatan harus berkelanjutan setiap tahunnya sampai dengan lima tahun ke depan agar visi misi Bupati Rohil berkaitan dengan infrastruktur bisa terwujud sampai habis masa periode.
 
Selain itu ditegaskan agar pembangunan yang akan dilaksanakan ke depannya harus tepat sasaran atau asas manfaat agar tidak terjadi perbedaan pembangunan di setiap kecamatan.

"Pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan terutama pada jalan penghubung antar kecamatan, dengan tujuan supaya mempermudah masyarakat untuk mengakses keperluan terutama di bidang pertanian dan dibidang lainnya,” kata Imam.

Sehingga infrastruktur yang dibangun secara masif di seluruh wilayah Kabupaten Rohil hingga kawasan perbatasan akan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga memberikan pengaruh berupa keadilan pembangunan.

Pada kesempatan yang sama DPRD memberikan sejumlah rekomendasi menyikapi rencana rekrutmen honorer, pengangkatan honorer menjadi PPPK, selain itu terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat ditingkatkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

"Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk membuat terobosan baru dalam hal pelayanan satu atap (Terkoneksi) antara satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang lainnya sehingga memudahkan masyarakat dan menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabel.” katanya.

Begitu juga DPRD khususnya dari Komisi D mendukung kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan bidang tugas komisi.

Di mana Komisi D tetap senentiasa bekerja sama dengan OPD terkait agar visi misi bupati bisa terwujud sampai masa periode berakhir.

"Bagaimana meningkatkan peranan dan kooperatif sesuai dengan rencana kerja dan meningkatkan pengawasan untuk lima tahun ke depan,” tukasnya.(adv)

Editor : Nandra F Piliang