RIAUMANDIRI.CO - Empat kabupaten di Riau tengah merayayakan HUT ke-22, yakni Siak, Pelalawan, Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu. 

Pengamat Politik UNRI, Tito Handoko menganggap kabupaten-kabupaten baru tersebut masih punya segunung pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. 

Ia menyebut, pemekaran seharusnya dilakukan untuk memperpendek jarak atau rentang kendali pelayanan publik dan birokrasi agar masyarakat lebih sejahtera. Namun sayangnya, praktik-praktik itu tidak maksimal dilakukan di daerah. 

"Tantangannya apakah masyarakat sudah sejahtera atau belum. Bisa dilihat dari indikator pendapatan per kapita. Sedankan dari sumber daya manusia, bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia. Dari kelembagaan, dari indeks demokrasinya," ujarnya kepada Riaumandiri.co, Selasa (12/10/2021). 

"Rata-rata keempat daerah ini masih sama. Catatan pentingnya, dengan 22 tahun kabupaten baru itu, apakah sudah menghadirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat? Misalnya, urusan kesehatan, apakah di tingkat desa dan kecamatan sudah ada pelayanan kesehatan yang baik? Itu semua masih jadi kendala. Semua daerah masih kekurangan ini," tambahnya.

Selain itu, Tito juga mengomentari terkait cita-cita otonomi daerah. Menurutnya, kebijakan otonomi hanya sekadar di atas kertas dan tidak di jalankan di lapangan. Akibatnya, bukannya desentralisasi, malah belakangan segala sesuatu mesti diatur pusat. 

"Misalnya soal kewenangan pemberdayaan sumber daya alam. Makin lama kan makin terpusat semua. Artinya napas otonomi yang seharusnya dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota itu, ditarik ke atas. Jadi esensi otonominya jadi berkurang. Meskipun argumen pemerintah untuk tujuan yang lebih baik, tapi tetap, otonomi itu napasnya ada di daerah," ujarnya. 

Hanya, menurut Tito, bagaimanapun sistem dijalankan, tujuan utamanya tetap kesejahteraan masyarakat. Hal itu adalah poin penting dalam sebuah pengambilan keputusan di pemerintahan. 

"Prinsip otonomi pun, kalau masyarakatnya tidak sejahtera, ya sama saja. Tujuan otonominya jadi gagal. Kalau masyarakat sudah sejahtera, nanti segala lini indeksnya akan meningkat dengan sendirinya," jelasnya. 

Sementara, tantangan penting yang menurut Tito mesti segera ditindaklanjuti setiap daerah yang kini sedang merayakan hari jadi ini adalah perubahan menuju era digitalisasi, atau yang lebih dikenal dengan revolusi industri 4.0.

"Harus segera beradaptasi dengan perubahan itu. Menjalankan pelayanan yang berbasis IT, memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Sehingga informasi itu bisa diakses mudah oleh masyarakat. Termasuk program dan kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan. Itu harus didigitalisasi agar mudah diakses masyarakat," paparnya.  

Reporter : M Ihsan Yurin

Editor : Nandra F Piliang