RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritongan menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengakomodir aspirasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia untuk mengangkat 56 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Sebab, aspirasi mahasiswa pada umumnya didorong oleh idealismenya, bukan kepentingan politik praktis," kata pengajar Universitas Esa Unggul itu dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (24/9/2021).

Sehari sebelumnya, Aliansi BEM se-Indonesia bersama Gerakan Selamatkan KPK (Gasak) meminta Presiden Jokowi untuk segera bersikap dan mengangkat 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK diangkat menjadi ASN.

Bahkan, mereka mengultimatum akan melakukan aksi turun ke jalan jika Presiden Jokowi tidak mengangkat Novel Baswedan Cs menjadi ASN dalam waktu 3x24 jam.

Menurut Jamil, BEM SI selama ini juga selalu melakukan pengkajian sebelum menyampaikan aspirasinya. Mereka lebih melihat suatu persoalan dalam bingkai untuk kebaikan bangsa dan negara.

"Jadi, ultimatum BEM SI itu tentu didasari dari keprihatinan atas hasil TWK penyidik KPK yang kontroversial. Pegawai KPK yang selama ini sudah teruji integritasnya justeru tidak lulus TWK. Hal itu membuat pertanyaan sebagian besar anak bangsa, termasuk BEM SI," kata Jamil.

Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999 itu mengatakan, BEM SI tentu khawatir terhadap KPK bila pegawai terbaiknya dipecat melalui hasil TWK yang kontroversial.

"Adik-adik mahasiswa tak mau melihat KPK melakukan ketidakadilan kepada Novel Bawesdan dan kawan-kawannya yang punya dedikasi," nilai Jamil.

Karena itu, menurut Jamil, ultimatum BEM SI hendaknya dilihat dari kecintaan merek terhadap KPK. Mereka tak mau KPK hancur karena pegawai terbaiknya dipecat.

Kiranya Jokowi dan elit politik negeri ini melihat dari konteks tersebut. KPK harus kuat sebagaimana amanah reformasi. Itu mutlak agar korupsi dapat diminimalkan di negeri tercinta ini," kata Jamil.