Aksi Dibatalkan Polisi, Sekjen BEM UMRI Kecewa

Aksi Dibatalkan Polisi, Sekjen BEM UMRI Kecewa

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU  - Aksi demonstrasi menolak kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh BEM se-Riau dibubarkan aparat kepolisian.

 Menanggapi hal ini, Sekjen BEM Universitas Muhamadiyah Riau (UMRI), Zikri mengatakan, dirinya sangat kecewa terhadap aparat yang mendatangi mahasiswa sebelum melakukan aksi.

"Sangat kecewa terhadap aparat. Kami turun bukan karena hura-hura. Kami turun karena keresahan kami bersama. Kami menyampaikan aspirasi anak muda bangsa, tapi kami dicekal. Yang sangat tidak beres itu mereka datang ke kampus kita," katanya kepada wartawan, Jumat (6/8/2021).


"Yang biasanya kita ketemu di lapangan, hari ini mereka datang ke kampus kita. Belum kita keluar dari kandang, mereka sudah datang, bahkan mereka mengatakan, jika tetap mengadakan aksi, kampus ini akan menjadi tempat pelanggaran PPKM. Ini sudah bahaya," lanjutnya.

Baca juga: Aksi Mahasiswa Riau Tolak PPKM Dibatalkan Polisi

Zukri berujar, dalam aksi ini, pihaknya akan menuntut tiga hal. Pertama adalah menolak penerapan PPKM dan sejenisnya yang berketerusan.
 
Kedua, terapkan new normal tanpa menunggu vaksinasi. Terakhir, pemerintah diminta bertanggungjawab dalam menangani pandemi Covid-19.

“Mohon perwakilan rakyat didengar keluh kesah mahasiswa. Ke depannya akan tetap melakukan aksi, cuma untuk hari ini, strategi mereka hari lebih ahli," ujarnya.
Lebih lanjut, Zukri juga mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan tetap turun aksi apapun keputusannya. 

“Kalau mereka mengutus aparat yang lebih banyak, kami akan lebih banyak lagi. Bahkan kami akan mengintruksikan seluruh BEM se-Riau untuk hadir ke Pekanbaru. Karena dengan jumlah kita yang banyak, Insyaallah kita akan ketemu dengan aparat itu di lapangan, bukan lagi dijemput di kampus,” jelasnya.

Baca juga: Mahasiswa Riau Bersiap, Demo Tolak PPKM Mulai Digencarkan Hari Ini

Zukri menyebut, gerakan aksi ini gerakan perlawanan. Pihaknya hadir ke jalanan melawan situasi, karena yang diserang bukan lagi ekonomi masyarakat, tapi psikologis.

“Mohon pada pemerintah jangan tuli terhadap situasi bahkan penderitaan rakyat saat ini,” pungkasnya.