RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Hasil survei terkini Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait sikap publik terhadap vaksin dan vaksinasi tentang tingkat kepercayaan koresponden pada kemampuan presiden dalam menangani pandemi terjun hingga berada di angka 43 persen.

Hal itu disampaikan Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI dalam rilis yang diterima riaumandiri, Rabu (4/8/2021). Menurutnya, saat ini tren kepercayaan publik pada Jokowi menurun hingga di bawah lima puluh persen.

"LSI melakukan survei tanggal 20-25 Juni 2021 tentang sikap publik terhadap vaksin dan vaksinasi. Salah satu yang ditanya ke publik tentang tingkat kepercayaan mereka pada kemampuan presiden dalam menangani pandemi. Survei ini menemukan tingkat kepercayaan terhadap presiden dalam menangani pandemi berada di angka 43 persen. Menurun bila dibandingkan dengan dengan Februari 2021 (56,5%)," ujarnya.

Mengapa kepercayaan tersebut menurun?

Menurut Djayadi, besar kemungkinan karena dua hal; Pertama keadaan ekonomi memburuk dibanding awal tahun. Ini menurut masyarakat dan ditemukan dalam survei tersebut.

Kedua, situasi kesehatan/pandemi juga memburuk terutama mulai awal Juni, kasus Covid meningkat tajam, rumah sakit kewalahan, oksigen susah didapat, kematian meningkat tajam, dan seterusnya.
"Tentu ini juga terkait dengan cara komunikasi pemerintah yang terlihat tidak sinkron satu sama lain. Ada yang bilang terkendali, ada yang bilang tidak, dan seterusnya," ujar Djayadi.

Dijelaskan Djayadi, untuk meningkatkan kembali kepercayaan tersebut pemerintah harus fokus menangani pandemi terutama pembatasan sosial, tapi harus disertai dengan pemberian bantuan sosial yang cepat dan tepat kepada masyarakat yang terdampak.

"Kalau masyarakat dibatasi tapi tidak disediakan makannya (terutama masyarakat menengah ke bawah) maka upaya menurunkan jumlah kasus dan menangani pandemi melalui pembatasan sosial akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat," jelasnya.

Lebih jauh dikatakan Djayadi, bantuan sosial yang ada sekarang terlambat penyalurannya. PPKM darurat sudah berjalan sejak 3 Juli tapi bantuan sosial baru mulai diberikan sejak tanggal 19 Juli (terutama di Jakarta, daerah lain mungkin lebih terlambat).

Selanjutnya, menurut dia, pemerintah benar-benar harus menunjukkan ke masyarakat bahwa mereka mengikuti betul rekomendasi dari para pakar kesehatan dan bencana, seperti para epidemiolog dan unsur-unsur kesehatan yang lainnya, sehingga masyarakat juga yakin bahwa pemerintah tidak coba-coba dan punya rencana yang jelas.

Kemudian, komunikasi politik pemerintah harus terlihat padu, di bawah komando langsung presiden, tidak ada lagi simpang siur informasi dari berbagai pejabat terkait.

"Lementerian Kominfo memastikan koordinasi dan sinergi komunikasi antar instansi yang menangani penanggulangan pandemi dan ekonomi agar tidak terjadi tumpang tindih  komunikasi. Dan itu semua harus berada dibawah komando presiden langsung," jelas Djayadi.(nan)

Editor : Nandra F Piliang