RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan rencana vaksin berbayar di klinik Kimia Farma. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dia mengungkapkan, pembatalan dilakukan karena pemerintah mendapatkan masukan dari masyarakat. Presiden Jokowi memberikan arahan tegas untuk pembatalan vaksin berbayar.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respon dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata dia, Jumat (16/7).

Menanggapi keputsan itu, Pengamat Komunikasi Politik M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, keputusan Presiden Jokowi  sudah tepat. Keputusan tersebut juga layak diapresiasi.

"Sebagai pemimpin memang sudah seharusnya peka terhadap kesulitan rakyatnya," jelas Jamiluddin Ritonga, Sabtu (17/7).

Menurut dosen Universitas Esa Unggul itu, seorang pemimpin harus terus menerus mengasah empatinya agar lebih peka merasakan kesulitan rakyatnya.

"Presiden Jokowi masih memiliki sense of crisis sehingga dapat berempati apa yang dirasakan rakyatnya," katanya.

Selain itu, dia menilai bahwa Jokowi dapat merasakan kesulitannya rakyatnya, sehingga mengambil keputusan untuk tidak memberlakukan vaksinasi berbayar.

"Sense of crisis itu seharusnya dimiliki juga Menteri BUMN dan para elite politik pendukung diadakannya vaksin berbayar," ungkapnya.

Sebab, tanpa sense of crisis para pendukung vaksin berbayar akan sulit merasakan kepedihan rakyatnya.

Namun, Jamiluddin melihat kepekaan empati itu yang sekarang minim ditemukan di kalangan pemimpin negeri.

Akibatnya, para pemimpin mengambil kebijakan yang mengabaikan suasana batin rakyatnya.

"Jadi, pemimpin seperti ini sudah tak layak memimpin negeri ini. Mereka sebaiknya segera di reshuffle agar tidak menjadi beban presiden,” tutupnya.

Sumber : Genpi

Editor : Nandra F Piliang