RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Masyarakat Kota Pekanbaru akan dikenakan sanksi jika tidak mengikuti program vaksinasi Covid-19, di antaranya tidak mendapatkan pelayanan kependudukan dan penundaan pelayanan bantuan sosial.  

Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak Covid-19 yang saat ini masih dalam tahapan revisi.

Penanggungjawab Panitia Khusus (Pansus) Perda Covid-19 DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal menyebut vaksinasi menjadi keharusan bagi masyarakat untuk menghindari paparan Covid-19. Maka, Perda Nomor 5 Tahun 2021 itu mengadopsi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2021 terkait kewajiban vaksinasi.

"Apabila sudah terdata dan diundang (untuk vaksininasi) namun tidak ikut, maka sanksinya tidak mendapatkan pelayanan kependudukan, ditunda pelayanan bantuan sosialnya sampai dengan penghentian," kata Nofrizal, Selasa (6/7/2021).

Peraturan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan telah vaksinasi, minimal dapat mengurangi risiko terpapar virus corona.

"Apabila masyarakat yang tidak termasuk kategori untuk mendapatkan vaksin, itu nantinya akan mendapatkan surat keterangan dari dokter atau petugas yang ditunjuk," jelas Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru itu.

Dalam perda itu juga mengatur penerapan protokol kesehatan (prokes), yaitu masyarakat yang kedapatan melakukan pelanggaran akan disanksi denda.

"Masyarakat wajib mengikuti prokes, jika tidak maka ada sanksi yang akan mereka terima. Untuk per orangan maksimal Rp100.000," jelasnya. 

Sanksi itu juga berlaku bagi para pelaku usaha yang melanggar aturan prokes. Mereka akan diberi sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.

"Sanksi dimulai dari bayar denda, pengehentian sementara, baru cabut izin. Apabila (sudah) pencabutan izin tetap juga beroperasi maka akan berimplikasi tindak pidana, itu jalur hukum," tutup Nofrizal. 

Reporter : Akmal

Editor : M Ihsan Yurin