Survei Voxpol Center: Demokrasi di Masa Presiden Jokowi tak Berubah dan Makin Buruk

Survei Voxpol Center: Demokrasi di Masa Presiden Jokowi tak Berubah dan Makin Buruk

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Hasil suvei nasional yang dilakukan Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) tidak ada perubahan dan semakin memburuk.

"Dari 1.200 responden, 62,4% menyatakan demokrasi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tidak ada perubahan dan semakin memburuk," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada Harianhaluan.com, Sabtu (3/7/2021).

Dijelaskan Pangi, survei dilakukan selama 10 hari, dari 22 Juni sampai 1 Juli 2021 dengan dengan wawancara melalui telepon, memanfaatkan database 32.000 nomor handphone yang dimiliki Voxpol Center.

Sampel survei menjangkau 34 provinsi se-Indonesia yang terdistribusi secara proporsional berdasarkan besaran jumlah pemilih. Jumlah responden 1.200 orang dengan proporsi (50:50) laki-laki dan perempuan.

Pengambilan sampel menggunakan metode stratified random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar ± 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.

Pengambilan data dilakukan oleh 26 orang surveyor terlatih yang dikoordinir oleh satu orang koordinator surveyor dan diawasi secara langsung dan ketat oleh satu orang supervisor selama proses survei berlangsung.

Berdasarkan survei dengan pertanyaan soal demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, 47,8% responden menjawab tidak ada perubahan, 14,6%  semakin buruk, dan 32,5% memberi jawaban semakin baik.

Dalam hal indikator kebebasan berpendapat di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, publik menilai 60,8% tidak ada perubahan dan semakin memburuk (total presentase gabungan antara tidak ada perubahan dan semakin memburuk).

Sebanyak 37,3% takut ancaman kriminalisasi dan ancaman kekerasan kelompok tertentu ketika mengemukakan pendapat di muka umum, baik lisan maupun tulisan (dari total gabungan antara ancaman kriminalisasi dan ancaman kekerasan kelompok). Ada sebesar (45,8%) masyarakat merasa aman dalam mengemukakan pendapat di muka umum.