RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ekonom Faisal Basri mengatakan ongkos pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro jauh lebih besar dibandingkan lockdown atau karantina wilayah. Apalagi, kata dia, tidak ada yang tahu pandemi Covid-19 ini akan berakhir. 

PPKM mikro saat ini menjadi kebijakan pengendalian Covid-19 yang diterapkan pemerintah, yakni berupa pembatasan kegiatan masyarakat untuk skala kecil seperti RT/RW. 

"Pemerintah berharap, utamanya Menko Maritim Pak Luhut (Pandjaitan), dua minggu (PPKM mikro efektif)," kata Faisal dikutip dari Kompas.com, Senin (28/6/2021). 

"Kalau pakai teori kesehatan, epidemiolog itu hampir dipastikan tidak bisa kalau dengan mikro ini. Jadi ongkosnya jauh akan lebih banyak," ujar dia.

Oleh karena itu, menurut dia, kebijakan lockdown seluruh wilayah semestinya sudah dilakukan sejak awal pandemi. Bahkan hal tersebut juga sudah diingatkan oleh para ahli kesehatan. 

"Pesannya bahwa penyelesaian kesehatan ini adalah prasyarat untuk memulihkan ekonomi," kata dia.

Menurut Faisal, selama dua minggu akan membantu memulihkan perekonomian yang selama ini dikhawatirkan pemerintah. Terlebih, saat ini pandemi telah berlangsung sekitar 1,5 tahun tetapi di Indonesia kasusnya malah semakin tak terkendali. 

"Ya lockdown juga (yang harus dilakukan). Kalau lockdown dilakukan, dua minggu aktivitas ekonomi tidak berhenti total, aktivitas-aktivitas strategis masih boleh buka," kata dia. 

Kemudian, lockdown itu perlu didukung dengan mobilisasi tim Palang Merah Indonesia (PMI), pemerintah daerah, dan lainnya untuk mengangkut kebutuhan-kebutuhan rakyat. Sebab, kata dia, kelas menengah ke atas akan bisa mengurus dirinya sendiri walaupun lockdown dilakukan.

Dengan demikian, maka biaya yang ditanggung pemerintah pun tidak akan terlalu besar.

"Jadi ongkosnya (lebih murah lockdown), niscaya sekarang pun kalau dilakukan pembatasan yang tepat itu akan lebih cepat mengendalikan virus," ucap dia.

Senada dengan itu, Pengamat Ekonomi Universitas Riau, Dahlan Tampubolon berharap pemerintah lebih dulu fokus pada pemulihan kesehatan di masa pandemi. Apalagi, belakangan kasus Covid-19 cenderung meningkat.

"Ya biar tuntas dulu masalah kesehatan. Dengan APBN, APBD kebutuhan pokok, masyarakat selama dua minggu disubsidi. Aturan ketat dijalankan. Setelah itu baru kembali menata ekonomi," ucap Pengamat Ekonomi Universitas Riau, Dahlan Tampubolon kepada Haluan Riau, Kamis (24/6).

Reporter : Haslinda Burhan, Kompas.com

Editor : M Ihsan Yurin