Polemik Ganti Rugi Lahan Waduk Tenayan Raya, Legislator: Cepat Bayar
RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Pembebasan lahan Tenaya Raya yang direncanakan untuk pembangunan drainase dan waduk demi kebutuhan komplek perkantoran wali kota, ternyata belum tuntas. Hingga hari ini, diketahui lahan-lahan masyarakat banyak yang belum diganti rugi.
"Ini kan satu kesatuan proyeknya sama Kawasan Industri Tenayan Raya (KIT), juga connecting tol, Jembatan Siak V. Jangan nanti berakhir masa jabatan wali kota, semuanya jadi proyek hantu. Habis uang rakyat, banjir tak terurai, sampah bergentayangan ke mana-mana, belum lagi yang lain. Vaksin amburadul. Kulihat taman-taman sampah berserakan, bukan ke TPA larinya. Ini kan amanah undang-undang, pelayan dasar. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Dasar dan wajib," jelas Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan, Rabu (9/6/2021).
"Jangan terlalu lama (pembebasan lahan dan pembayaran kepada masyarakat), sebelum nanti oknum-oknum tertentu merampok kawasan industri. Lama-lama yang awalnya misalnya Rp10 ribu per meter, bisa jadi Rp500 ribu. Kita tidak menuduh, tapi seperti itulah kenyataan pembebasan lahan. Ada 'ganjal ban'. Dia beli lahan semua, saat pembebasan, dinaikkannya harga. Jadi kapan mau selesai kawasan industri itu?" tambahnya.
Diketahui, program-program di Kota Pekanbaru belum berjalan sebab 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Pekanbaru belum menyampaikan kas anggaran dan meng-entry ke Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sehingga, BPKAD belum bisa mencairkan anggaran.
"Saya kerja-kerja, enggak enggak. Kalau tidak ada pergeserah, lahan waduk ini sudah saya ganti rugi. Karena Maret saya sudah turun sama BPN. Kalau bisa saya cairkan uang APBD, sudah selesai ini. Karena saya targerkan di triwulan kedua. Jadi Maret saya bisa bayar, Mei bisa, Juni juga bisa saya bayarkan. Enggak ada masalah," ujar Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Dedi Gusriadi.
Ruslan Tarigan mengatakan, pasti ada pintu darurat terkait anggaran yang tak bisa dicairkan akibat dokumen-dokumen yang belum lengkap. Ia berharap pintu itu digunakan sebelum masyarakat makin merana akibat tak adanya satu pun permasalahan di Pekanbaru yang rampung dibenahi.
"Saya enggak percaya itu masalah SIPKD itu. Kambing hitam saja itu, mohon maaf. Saya tak percaya macam gitu. Kalau gara-gara satu tak entry semua tak cair, tidak mungkin. Kita pasti tidak gajian. Ada itu namanya pintu darurat, emergency," ungkapnya.
"Depan kantor kita pernah banjir satu meter. Bukan kata saya, kata alam ini. Banjir di Pekanbaru ini baru satu terurai, di Pangeran Hidayat. Yang lain belum. Padahal tinggal ambil eskavator, gali parit dikit, jadi barang itu. Enggak perlu banyak-banyak kali sampai ratusan miliar anggarannya. Ini biar pelayanan kita tak terganggu," tutupnya.
