RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan (LHK) Siti Nurbaya  mengadakan pertemuan dengan Presiden Conference of Parties (COP) ke-26 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Glasgow Inggris Alok Sharma di Jakarta, Senin (31/5/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Siti menjelaskan kesiapan Indonesia dalam menghadapi COP 26 yang persiapkannya telah dilakukan anggota DELRI dalam diskusi-diskusi sejak 2020. Indonesia akan memberikan kontribusi terbaik untuk bersama-sama negara-negara di dunia mencapai target upaya pengendalian perubahan iklim global.

Menteri Siti menjelaskan, langkah-langkah Indonesia berkaitan dengan National Determination Contributions (NDC) Indonesia. Dalam penghitungan angka-angka emisi karbon dari segala sektor, tahun 2030 Indonesia pada sektor hutan sudah akan mencapai karbon netral, dan  sudah dapat menyimpan karbon.

"Pada tahun 2030 Indonesia menargetkan sudah bisa tercapai atau netral. Bahkan sudah bisa menyimpan karbon sebanyak 140 juta ton, khusus di sektor kehutanan," ujar Menteri Siti dalam rilisnya, Minggu (1/6/2021).

Siti mengungkapkan, saat ini sedang terus dihitung emisi karbon sektor energi. Di sektor energi disebutkan relatif lebih berat, dalam arti terdapat kebutuhan akan investasi dan teknologi yang cukup besar serta dukungan kerja sama teknis internasional dan sektor swasta.

Secara khusus pada pertemuan di kabinet menurutnya, sudah ada arahan dari Presiden Jokowi untuk sektor energi dapat disiapkan peta jalan atau roadmap untuk penurunan emisi dari batubara. Seperti langkah-langkah pengaturan pabrik PLTU  yang sudah tua dan dilihat dari kapasitas listrik yang dibangkitkan.

Menurut Menteri Siti, ada hak yang harus diperhatikan, misalnya ketika sektor energi dapat dipenuhi atau tidak oleh energi terbarukan. Ada angka pemenuhan listrik  yang masih sekitar 1040 s/d 1300 KVA per rumah tangga, padahal untuk negara maju, angka KVA per rumah tangga mencapai 3300 hingga 5400 KVA. Terhadap upaya pengendalian batubara ini cukup krusial karena mensyaratkan finansial dan teknologi.

"Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk dibuat roadmap bagaimana mengurangi PLTU-PLTU yang ditenagai batu bara," jelasnya.

Alok Sharma mengapresiasi semua upaya luar biasa yang telah dilakukan Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Kedatangannya ke Indonesia untuk lebih memperkuat komitmen Indonesia dan Pemerintah Inggris dalam mencegah kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C seperti yang disepakati pada Persetujuan Paris 2015 lalu.

"Saya menyampaikan pesan yang konsisten kepada semua negara tentang apa yang perlu kita capai dalam perjalanan menuju COP26 dan juga dalam KTT yang akan kami selenggarakan lima bulan lagi," ujarnya.

Alok menyebutkan empat hal yang bisa dilakukan untuk mencapai target pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat.

Pertama, menetapkan target agar bisa mencapai (emisi) nol bersih pada pertengahan abad ini, dan menetapkan target pengurangan emisi 2030 sebagai bagian dari upaya mencapai (emisi) nol bersih pada 2050.

Kedua, meminta setiap negara untuk menetapkan prioritas adaptasi segera setelah tiba di Glasgow. Ketiga, harus memobilisasi keuangan untuk mengatasi perubahan iklim, dengan memenuhi komitmen atas $ 100 miliar yang pernah dijanjikan pada tahun 2015 oleh negara-negara donor dan berusaha mendapatkan aliran keuangan dari sektor swasta.

Keempat, bekerja sama lintas batas dan masyarakat untuk menjaga target 1,5 derajat tersebut tetap dalam jangkauan.

"Kita harus membangun konsensus antar pemerintah negara di Glasgow nanti, sehingga diskusi kita nanti bisa berhasil," ujar Alok.

Alok mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi yang tinggi pada pengendalian perubahan iklim, salah satunya diwujudkan dengan menekan angka deforestasi hutan menjadi terendah sepanjang sejarah Indonesia, serta melakukan langkah-langkah strategis dan terukur dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berkontribusi signifikan menurunkan emisi karbon Indonesia.

Presiden COP Alok juga memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang menyatakan akan meletakkan perubahan  iklim dan biodiversitas menjadi substansi penting pada pertemuan G-20.

Hadir mendampingi, Wamen LHK Alue Dohong, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kepala Badan Litbang dan Inovasi, Penasehat Senior Menteri Bidang Perubahan Iklim, dan Plh. Kepala Biro Kerja sama Luar Negeri.