Kejati Riau Sebut Dugaan Korupsi Dana Kasbon di Inhu Masih Tahap Penyelidikan
RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU – Penanganan perkara dugaan korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu Tahun 2005-2008 senilai Rp114 miliar, masih berlanjut. Namun penanganannya bukan dalam tahap penyidikan seperti yang diwartakan selama ini, melainkan masih tahap penyelidikan.
"Masih penyelidikan, belum dik (penyidikan, red) umum," ujar Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Raharjo Budi Kisnanto, Kamis (22/4/2021).
Dalam tahap ini, kata Raharjo, Jaksa masih berupaya mengumpulkan alat bukti guna mencari peristiwa pidana dalam perkara itu.
Pernyataan Raharjo berbeda dengan keterangan yang disampaikan Hilman Azazi sebelumnya. Dikatakan dia, pengusutan perkara ini telah masuk dalam tahap penyidikan.
Dalam tahap ini, sejumlah saksi yang diduga mengetahui dana kasbon sebesar Rp114 miliar itu, telah diperiksa.
"Masih. Masih terus manggil saksi," ujar Hilman Azazi saat masih menjabat Asisten Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau.
Menurut Hilman, proses penyidikan saat ini lebih fokus kepada calon tersangka yang belum diproses hingga sekarang. Diyakini calon tersangka itu lebih dari satu orang.
"Ini kan masih ada calon-calon tersangka yang tersisa yang dulunya belum terseret," beber mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo, Jawa Timur (Jatim) itu.
"Dan juga mengoptimalisasi hasil putusan Thamsir Rahman (terpidana sebelumnya,red)," sambung Jaksa yang saat ini bertugas di Kejati Nusa Tenggara Barat (NTB).
Adapun saksi yang telah diperiksa, di antaranya Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra. Pria yang akrab disapa Yayan itu menjalani pemeriksaan pada awal Maret 2021 kemarin.
Pemeriksaan Yayan bukan tanpa alasan. Dia diduga menikmati uang yang menjadi persoalan dalam perkara ini saat masih bertugas di Inhu. Adapun nilainya sekitar Rp250 juta.
Sebelumnya, penyidik kembali melakukan pemeriksaan terhadap Hendrizal. Pemeriksaan yang dilakukan pada akhir Februari 2021 lalu itu diketahui merupakan pemeriksaan lanjutan terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Inhu dalam perkara tersebut.
Selain Hendrizal, saat itu ada tiga lainnya yang ikut diperiksa. Mereka berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu. Adapun ketiga ASN itu di antaranya Erlina, Ibrahim Alimin dan Boyke Sitinjak.
Dua nama yang disebutkan terakhir, juga pernah diperiksa sebelumnya bersama Hendrizal. Ibrahim Alimin adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Inhu, sementara Boyke Sitinjak adalah Inspektur Inhu.
Dalam pengusutan perkara ini, tim dari Kejati Riau juga telah turun ke Kabupaten Inhu. Yakni, dengan mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten setempat.
Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat mantan Bupati Inhu, Thamsir Rahman. Pasalnya, tiap tahun menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Diketahui, mantan Bupati Inhu Thamsir Rahman telah dijebloskan ke penjara pada 11 Januari 2016 lalu. Dia dinyatakan bersalah melakukan rasuah tersebut, dan dihukum 8 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.
Dia juga diwajibkan membayar uang uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp28,8 miliar subsider 2 tahun penjara.
Dalam kasus ini, Thamsir dinyatakan tidak bisa mempertanggungjawabkan dana kasbon daerah tahun 2005-2009 sebesar Rp114.662.203.509. Dana yang dikeluarkan itu, tanpa didukung dengan dokumen yang sah dan lengkap, yaitu harus adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Dana ratusan miliar itu, tersebar di lima kelompok pengajuan pembayaran. Pertama, kas bon dari Sekdakab Inhu sebesar Rp46.577.403.000. Kedua, kasbon pimpinan dan sebagian anggota DPRD Inhu sebesar Rp18.690.000.000. Ketiga, kasbon yang diajukan Sekretaris dan Bendahara DPRD Inhu sebesar Rp6.219.545.508.
Keempat, kasbon yang dibuat oleh pejabat SKPD Inhu untuk panjar pelaksanan kegiatan di SKPD senilai Rp19.681.461.972. Kelima, kasbon pihak ketiga atau rekanan, untuk panjar proyek termin sebanyak Rp23.493.793.029.
Permintaan kasbon itu dilakukan secara lisan selama empat tahun. Akibat perbuatan itu, negara dirugikan sebesar Rp45,1 miliar.
