RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU – Molornya pengajuan dan pengesahan APBD 2021 Kabupaten Rokan Hilir dinilai akan mempengaruhi waktu pengunaan anggaran yang biasanya bisa sampai 11 bulan menjadi 6 bulan saja.  

Hal itu diungkapkan Pengamat Politik UNRI, Tito Handoko. Menurutnya, satu-satunya solusi hanya percepatan pembahasan agar pengesahan bisa segera dilakukan. Sebab, keterlambatan pengesahan APBD berimbas ke segala segmen. Terutama pembangunan daerah, gaji PNS, dan segala macam.

"Ini pernah terjadi di Kuansing pada 2015. Konsekuensinya ya pembangunan jadi lambat. Molor. Kalau sekarang saja belum disahkan, verifikasinya dari pemprov bisa jadi Juni. Kapan lagi mau bahas perubahan? Harusnya tahun anggaran bisa berjalan 11 bulan, jadinya cuma 6 sampai 7 bulan. Tidak efektif," ujarnya kepada riaumandiri.co, Kamis (4/3/2021).

Tito menilai ada beberapa alasan yang membuat pengesahan APBD ini terlambat, terutama beda kepentingan antara eksekutif dengan legislatif.

"Bisa jadi pemkab terlambat mengajukan ranperda. Jadi DPRD kekurangan juga membahasnya. Kedua, bisa jadi kepentingan tidak ketemu. Aspirasi yang diharapkan DPRD untuk masuk dalam anggaran tidak dikabulkan tim ahli anggaran pemkab. Sehingga menghambat proses pengesahan APBD itu," tambahnya.

"Dalam peraturan menteri keuangan sudah jelas, kalau daerah tidak bisa mengesahkan sampai Desember, maka tidak akam dicairkan gaji untuk seluruh pegawai termasuk DPRD. Gaji tertunda, pembanguna tertunda. Belum lagi soal penanganan Covid-19, sektor pendidikan, dan lainnya. Itu konsekuensi logisnya," Tito.

Reporter : Muhammad Ihsan Yurin

Editor : Nandra F Piliang