Klaim Partainya Paling Pancasilais, Politikus PDIP Charles Honoris Dikritik Pengamat

Klaim Partainya Paling Pancasilais, Politikus PDIP Charles Honoris Dikritik Pengamat

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Charles Honoris mengklaim partai yang paling konsisten menjalankan ideologi Pancasila adalah PDIP, sedangkan partai lain hanya mengaku Pancasilais di lisan saja.

"Banyak partai yang berasaskan Pancasila secara tertulis, selalu mengatakan berideologikan Pancasila, tetapi kalau kita melihat track record, melihat rekam jejak PDI Perjuangan, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang konsisten bukan hanya mengusung, tapi menjalankan ideologi Pancasila dan ajaran ajaran Bung Karno," katanya di acara Imlekan Bareng Banteng PDIP, Jumat (12/2) dikutip dari Merdeka.com

Statemen Honoris dikritik banyak netizen. Sebagian netizen berpendapat, PDIP bukannya konsisten dengan Pancasila, tapi konsisten membuat rumah bagi para pelaku korupsi. 


"Konsisten di rangking 1 korupsi nya kali ????," ujar akun @gilanggilangggg di akun official Haluandotco.


"Emang pengusung trisila siapa kemare?" kata akun @sasdanu.

"Termasuk rumah koruptor pak?," tambah akun @agussetiawan130682. 

Tidak hanya netizen, klaim Honoris juga dikritik Pengamat Politik Universitas Riau, Tito Handoko. Menurutnya, hal yang lebih substantif daripada sekadar klaim adalah pembuktian dan biarkan masyarakat yang akan menilai dengan sendirinya. 

"Kalau soal klaim, rasanya semua partai nasionalis macam Gerindra, Nasdem, Golkar, akan mengklaim hal yang sama. Persoalannya, pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila itu kan dirasakan sendiri oleh kadernya. Dan masyarakatlah yang memilih," papar Tito kepada Riaumandiri.co, Selasa (16/2/2021).

"Kalau mengklaim diri sebagai Pancasilais, maka lebih elok kalau diimplementasikan kepada seluruh kader soal kebijakan-kebijakan dalam partai, termasuk dalam negara. Cuma permasalahannya, klaimnya Pancasila, tapi perilakunya tidak Pancasila. Atau juga klaim partai berbasis agama, tapi banyak korupsi. Jadi susah juga," tambahnya. 

Tito juga menjelaskan, pasca-Orde Baru partai di Indonesia tidak lagi diwajibkan mengusung ideologi Pancasila--meskipun Indonesia berdasar negara Pancasila--sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. 

"Pasca-Orba partai diberi kebebasan untuk mengusung ideologinya sendiri. Tidak seperti dulu ada difusi partai. Partai nasionalis difusikan ke PDI. Partai Islam difusikan ke PPP. Sekarang tidak. Sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945," ungkapnya. 

Partai politik adalah wahana untuk merebut kekuasaan. Setelah berkuasa, maka partai politik harus mengimplementasikan visi misinya kepada masyarakat.

"Itu yang paling penting. Tidak hanya sekadar wacana saja," tutup Tito. 


 



Tags Politik