RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Fauzi Kadir angkat bicara terkait pemberitaan di sejumlah media online di Riau yang kembali mengungkit masalah mahar politik Paslon Firdaus-Rusli Effendi di Pilkada Riau 2018 lalu.

Dimana dalam pemberitaan tersebut dirinya disebut-sebut sebagai orang yang ditugaskan atau diberi kuasa untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 

Dia menjelaskan, persoalan tersebut sudah selesai dan tidak perlu diributkan lagi. "Sebenarnya masalah ini sudah selesai dan tidak perlu diributkan lagi," ujar Fauzi Kadir dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (27/1/2021) 

Soal tudingan Mahar yang menyebut nama Wasekjen PAN Irvan Herman, Fauzi Kadir dengan tegas mengatakan, sudah tidak ada keterkaitan putera mantan wali kota Pekanbaru dua periode Herman Abdullah itu.

"Tidak ada kaitannya. Masalah ini sudah selesai. Wajar ketika Irvan Herman saat itu sebagai orang daerah yang berada di DPP, ikut membantu memfasilitasi, namun semua keputusan tentu ada di pimpinan partai politik. Dan ini dilakukan semua partai dalam menentukan dukungan terhadap paslon pilkada," urainya.

"Dan ketika pimpinan DPP PAN tidak memberikan mandat ke Paslon Firdaus-Rusli, ya tidak fair kalau menyalahkan Irvan Herman," tandasnya.

Fauzi Kadir kembali menjelaskan, posisi Irvan Herman bukan penentu pemberi mandat SK dari DPP PAN. 

"Setelah saya pelajari, sebenarnya semua pihak ini ingin membantu menyelesaikan dukungan partai, namun ketika gagal atau tidak mendapat dukungan ya jangan kemudian membuat isu menyesatkan untuk kepentingan politik pribadi di daerah," tegasnya.

"Sekali lagi saya tegaskan, masalah Ini jangan dikaitkan dengan politik atau pilkada sekarang ini, karena tidak ada hubunganya sama sekali. Jadi tak perlu dibesar-besarkan. Kita doakan saja masalah ini selesai di internal partai," tegasnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2018 lalu, Wali Kota Pekanbaru Firdaus mencoba keberuntungan dengan ikut Pilkada Riau, namun hasilnya tidak sesuai harapan.

Firdaus-Rusli gagal terpilih menjadi Gubernur Riau kalah dengan pesaingnya yakni Syamsuar - Edy Natar.

Kegagalan Firdaus jadi Gubernur Riau belakangan terulik, ketika muncul pemberitaan soal nama Fauzi Kadir yang mengklaim dapat mandat tertulis dari Firdaus untuk menagih kembali mahar yang sudah dikeluarkan untuk mendapat SK dari DPP PAN.

"Saya bukan pengacaranya Pak Firdaus, tetapi diberi kuasa menyelesaikan persoalan. Ada kuasa tertulisnya," ujar Fauzi Kadir.

Dituturkan Fauzi, dengan kuasa dari Firdaus itu, ia kemudian menghubungi pihak-pihak yang menjadi penerima dana yang digunakan untuk mendapatkan dukungan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun ia menegaskan urusannya bukan dengan PAN sebagi partai, tetapi dengan sejumlah politisi PAN secara pribadi. 

Namun saat ditanya apakah itu berarti Firdaus tertipu? Karena sudah membayar sejumlah uang dan gagal mendapatkan "perahu" PAN? Fauzi sendiri dengan tegas menolak anggapan itu.

"Tidak tertipulah. Itu biasalah ongkos untuk mengurus ini dan itu dalam politik biasa," tukasnya. 

Reporter: Nurmadi

Editor : Rico Mardianto