RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) angkat bicara terkait pengelolaan Blok Rokan, di mana salah satu perusahaan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari Jawa Barat ikut andil.

LAMR menilai BUMD dari luar Riau ini masuk menandakan masih lemahnya BUMD asal Riau dalam melobi pemerintah pusat, terutama BUMN PT Pertamina yang mengambil alih pengelolaan blok rokan, mulai Agustus 2021, dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI).

Ketua LAMR Datuk Syahril Abubakar mengatakan, pihaknya akan tetap berjuang dalam mendapatkan saham pengelolaan Blok Rokan bersama Pertamina. Walaupun BUMD Riau belum mendapatkan secara pasti ikut serta dalam pengelolaan blok rokan. Bahkan sudah kalah langkah dengan perusahaan dari luar Bumi Lancang Kuning. Hanya saja Riau telah mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen.

“Sudah kami jelaskan bahwa BUMD kita ini mendapat jatah 10 persen atau PI dari pengelolaan blok rokan. Jadi bagaimana jalannya kami dari Badan Usaha Milik Adat (BUMA), bertaruh dengan perusahaan baik secara nasional maupun internasional yang secara b to b bisa ikut. Jadi kita tidak sedikitpun mengganggu perjuangan BUMD,” ujar Syahril Abubakar, Rabu (27/1/2021).

“Dan sampai saat ini, mohon maaf saya, mungkin tidak bisa menjawab soal BUMD Riau. Tapi kita sebagai lembaga adat BUMD kita ikut berperan aktif, mungkin masih dalam tahap seleksi, sehingga BUMD kita ini agak sedikit, dalam tanda kutip tertinggal. Karena dah masuk ini dari Jawa Barat, tapi kan ini pertarungannya terbuka,” tegas Datuk Syahril Abubakar.

Ditegaskan Syahril, sebagai anak jati diri melayu Riau, sudah selayaknya mendapatkan jatah pengelolaan blok rokan yang selama ini telah diambil oleh perusahaan asing. Saat ini sudah waktunya Riau berbicara untuk kesejahteran masyarakat Riau, anak kemenakan Riau, menikmati hasil alam yang ada di Bumi Lancang Kuning. Bahkan Presiden telah memberikan jalan akan memberikan jatah bagi Riau ikut mengelola blok rokan.

“Terkait perjuangan yang diamanahkan ke LAM, dalam rangka mendapatkan kesemptan mengelola blok Rokan dengan Pertamina bulan Agustus yang akan beralih ke Pertamina dari CPI. Langkah yang sudah diambil mengkomunikasikan dengan pihak terkait, Pertamina. Kita sudah menyiapkan perusahaan yg akan ikut serta dengan pertamina dalam hal mengelola blok rokan,” katanya.

Lebih jauh dikatakannya, wilayah pengelolan blok rokan, antara lain wilayah kerja blok rokan yang meliput 5 kabupaten dan 2 kota, dan 50 persen lahannya berada di tanah adat, yang punya tanah rasanya ingin mengelola.Telah 95 tahun blok rokan ada di tangan asing, wajar anak Riau berpersan serta, tidak lagi menjadi penonton oleh perusahan asing.

"Badan usaha milik adat, ingin ikut sebagai pemegang saham 10 persen Riau, itu dominnya Riau. Yang 90 persen pertamina dan Pertamina akan melepas 39 persen kita ingin masuk ke 39 persen secara b to b bukan minta gratis. Kita akan bayar 30 persen itu yang namanya menuntut sebesar-besarnya. Sampai hari ini belum ada kerja sama dengan BUMD. Kita ingin yang 39 persen ini  diperjuangkan. Kita mau beli sahamnya,” tegasnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, salah satu perusahaan Badan Udaha Milik Daerah (BUMD) asal Jawa Barat, PT MUJ ikut ambil peran dalam pengelolaan Blok Rokan yang ada di Provinsi Riau. Padahal Pemprov Riau juga memiliki BUMD yang bergerak di bidang pengelolaan Migas, yakni BUMD Riau Petrolium.

Menanggapi masuknya BUMD dari luar Riau ini, Pemprov Riau tidak mempermasalahkannya karena kontrak pengelolaan Blok Rokan berada di tangan BUMN Pertamina, setelah serah terima dengan PT Chevron Pasific Indonesia (CPI).

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indra Agus mengatakan, apa yang telah dijalankan oleh BUMD dari Jawa Barat tersebut hanya sebatas kontrak kerja sama BUMD Jabar dengan perusahaan swasta. Hal tersebut merupakan hal yang biasa dalam bisnis perusahaan. Apalagi Pertamina belum memberikan sinyal BUMD atau perusahan mana yang akan ikut mengelola dalam pengeboran minyak di Bumi Lancang Kuning ini.

“Boleh semua orang tapi keputusannya tetap Pertamina yang buka. Kalau PI kita cukup besar, tapi untuk jasa penunjang BUMD kitakan banyak juga, apalagi swasta kita nanti tinggal kerja sama BUMD kita dengan swasta, dalam pengelolaan kerjasama kita. Kalau masalah ric di Riau ini lebih bagus itu, lebih tinggi hasilnya, ada yang paling bagus,” ujar Indra Agus, Senin (25/1) lalu.

Reporter : Nurmadi

Editor : Nandra F Piliang