RIAUMANDIRI.CO, MAMUJU - Polda Sulawesi Barat (Sulbar) merespons isu maraknya aksi penjarahan bantuan logistik untuk korban terdampak gempa bumi berkekuatan 6,2 M di Kabupaten Majene, Sulbar.

Polisi menyebut penjarahan memang terjadi pada sejumlah wilayah yang bukan merupakan titik sentral pengungsian.

"Maraknya isu penjarahan di beberapa wilayah yang terjadi di Malunda dan di Kecamatan Kaluku di mana lokasi-lokasi tersebut adalah lokasi-lokasi yang bukan merupakan titik sentral tempat pengungsian," kata Kapolda Sulbar Irjen Eko Budi Sampurno saat rapat di Posko Indul Satgas Bencana Sulbar, Sabtu (16/1/2021) malam.

Menurut Eko, mereka yang bantuan logistiknya diambil sebelum tiba di Posko Utama kebanyakan pembawa bantuan yang bersifat perorangan.

"Hal ini diawali hasil evaluasi kami tadi terjadinya antusias masyarakat yang akan membantu secara perorangan memberikan bantuan, jadi rata-rata dijarah itu adalah gerakannya secara perorangan, kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang sebetulnya bukan korban utama daripada bencana ini," kata Eko.

Namun dia mengatakan, pengawalan bantuan gempa Sulbar telah diberikan di sejumlah wilayah perbatasan masuk Mamuju, sejak Sabtu (16/1).

"Kejadian itu sebagian kita evaluasi dan akhirnya kami putuskan kami koordinasi ke polres perbatasan yaitu Polres Polman, Polres Majene, Polres Pasang Kayu dan Mamuju Tengah untuk mengawal setiap bantuan kemanusiaan dimasukkan ke dalam polres dulu," kata Eko.

"Jadi sebelum masuk ke wilayah Mamuju kami hentikan di pasukan polres dan kami kawal. Tadi, kami sudah laksanakan dan hasilnya sudah mulai. Kemudian kami bubarkan masyarakat-masyrakat yang memalang kayu-kayu, kami singkirkan di mana kami yang untuk agak rawan adalah kecamatan Malunda," lanjutnya.

Sumber : detikcom

Editor : Nandra F Piliang