RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Pemerintah pusat, kembali mendapatkan kiriman vaksin Covid-19 untuk tahap kedua pada Kamis (31/12/2020). Untuk Provinsi Riau sendiri akan mendapatkan vaksin sebanyak 70 persen dari jumlah penduduk daerah ini.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir mengatakan jika vaksin Covid-19 tersebut telah melalui tahap pemeriksaan dari pemerintah pusat barulah dikirim ke Riau, sesuai dengan jumlah vaksin yang akan diberikan dari Kementerian Kesehatan.

“Sekarang vaksin Covid-19 masih dalam pemeriksaan dari Kementerian Kesehatan. Kalau untuk Riau, jumlah vaksin yang akan kita terima itu 70 persen dari jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk kita 6 juta, jadi 70 persennya sekitar 4 juta lebih. Nah sebanyak itulah vaksin yang akan kita terima,” kata Mimi Yuliani Nazir.

Dijelaskan Mimi, untuk penerima vaksin Covid-19 tetap pada skala prioritas, dimana sesuai dengan keputusan Kementerian Kesehatan, seperti tenaga kesehatan, TNI/Polri, pelayan publik, dan lainnya. 

“Sekarang ini kan masih dilakukan pendataan, vaksin ini untuk kekebalan tubuh kita, agar tidak terinfeksi Covid-19. Istilahnya herd immunity, jadi terbentuknya kekebalan tubuh,” jelas Mimi.

“Namun kalaupun vaksin ini sudah ada, tetap saja kita waspada, dan tetap menggunakan masker, dengan pola hodup sehat, sering mencuci tangan. Sampai saat ini tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan, karena vaksin ini kan belum selesai dilakukan pemeriksaannya,” kata Mimi.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan ada enam jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi virus corona di Indonesia. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menekes.9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Palaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019.

Enam jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi yakni yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical, Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer/BioNTech, dan Sinovac Biotech ltd.
 
Untuk 6 kelompok prioritas penerima vaksin di antaranya kelompok garda terdepan: petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri, dan aparat hukum. 
 
Tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa,RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi. Guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. 
 
Aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif). Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya. 

Reporter: Nurmadi
 

Editor : Rico Mardianto