RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Pengamat sekaligus peneliti sosial dan politik dari Universitas Riau Tito Handoko menuturkan bahwa indeks demokrasi Indonesia Provinsi Riau pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan periode sebelumnya. 

Dimana pada periode 2018-2019 penurunanannya tidak signifkan yakni di poin 77, 57 pada 2018 dan 75,21 pada 2019.
 
"Sedangkan pada 2020 penelitian sedang berlansung, juga diyakini mengalami penurunan. Angkanya 2,38 poin indeksnya yang mengalami penurunan," kata Tito dalam FGD bertema "Outlook Riau 2021" yang digelar harian Haluan Riau, Selasa (29/2/2020) bersama pembicara lainnya tokoh masyarakat Iqbal Ali, anggota DPR RI Abdul Wahid, dan Diskominfo Provinsi Riau. 

Beberapa aspek yang mengalami penurunan, ujar Tito, antara lain kebebasan berpendapat, diikuti hak memilih dan dipilih, pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, dan peran birokrasi pemerintahan. 

"Sementara ada variabel yang tidak mengalami perubahan, kebebasan dan diskriminasi, peran partai politik, dan peran peradilan yang independen," ungkapnya.

Tito memaparkan, kecenderungan penurunan indeks demokrasi tersebut disebabkan sejumlah faktor, baik sebab langsung maupun tidak langsung. 

"Sebab lansung misalnya pilkada yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Walaupun hasil pencoblosan atau tingkat partisipasi masyarakat mengalami kenaikan di beberapa daerah, namun juga terjadi penuruan di beberapa daerah, contohnya Rohul hanya 1 persen," sebutnya.

Tito kemudian menyinggung soal kebebasan berpendapat. Dinamika sosial politik nasional turut merembet ke daerah. Dia mencontohkan isu pencopotan baliho Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah isu keagamaan lainnya. 

Dimana isu-isu tersebut, kata dia, jadi perbincangan publik di media sosial dengan tensi sangat tinggi. Tak hanya itu, isu pemerintahan daerah juga menjadi perbincangan yang cukup hangat di ruang publik.

"Memang masih ada banyak poin, misalnya soal kebebasan berpendapat terjadi pertentangan yang cukup tinggi di media sosial, saya termasuk paling banyak dikomentari negatif terkait kebebasan berpendapat, karena saya termasuk cukup kritis mengkritisi Gubernur Riau yang cukup greget dalam menjalankan roda pemerintahan, temasuk pada pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan agak menurun. Tapi kita cukup apresiasi kejaksaan yang cukup baik mengawal uang negara sehingga korupsi bisa diungkap," bebernya.

Reporter: Rico Mardianto

Editor : Nandra F Piliang