RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Mada Sukmajati berpendapat, menteri yang berasal dari partai berpotensi melakukan praktik korupsi dalam pengambilan kebijakan di kementerian yang dipimpin

Sebab menurut Mada, menteri yang berasal dari partai politik sering menjadi salah satu sumber pendanaan bagi partai.

“Sudah menjadi rahasia umum, jabatan kementerian, BUMN dan lembaga jadi sapi perah untuk sumber pemasukan partai dalam rangka menjalankan organisasi, kampanye dan meningkatkan citra di publik ,” katanya menanggapi Evaluasi Kinerja Menteri dan Reshuffle Kabinet Jokowi di Penghujung Akhir Tahun, dikutip dari laman UGM, Kamis (16/2020).

Rencana Jokowi melakukan reshuffle kabinet atau pergantian Menteri Sosial dan Menteri Kelautan Perikanan yang masih diisi dari kader partai menurutnya bisa jadi momentum bagi Jokowi untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Tidak mudah bagi Presiden Jokowi lepas dari belenggu partai. Kepemimpinan beliau akan diuji di reshuffle kali ini, jika tidak, maka akan melahirkan fenomena yang sama, tetap ada korupsi dari para menterinya,” katanya.

Soal kriteria calon menteri baru yang akan dipilih, ia menyarankan agar Jokowi mempertimbangkan pada aspek integritas, kompetensi, dan bebas dari tekanan partai politik.

“Tidak hanya soal kinerja tapi integritas dan politik karena tidak sepenuhnya menteri bebas dari tekanan politik,” paparnya.

Di samping itu, Mada juga mengusulkan agar Jokowi melibatkan kembali partisipasi publik untuk mendukung setiap kebijakannya. Sebab, saat ini pubik beranggapan bahwa Presiden Jokowi sudah terkonsolidasi oleh oligarki partai.

“Presiden Jokowi perlu membuka diri dengan energi partisipasi publik ketika berhadapan dengan partai politik,” pungkasnya.

Reporter: Syafril Amir

Editor : Rico Mardianto