TNI Soal Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua: Biar Polisi yang Tangani

TNI Soal Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua: Biar Polisi yang Tangani

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Benny Wenda, pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat secara sepihak. TNI menyatakan kondisi di Papua aman.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kapen Kogabwilhan III) Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan deklarasi tersebut pun tak berpengaruh terhadap penugasan satuan tugas (satgas) di Papua. TNI tetap mengawal program pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Kondisi aman terkendali, karena tidak ada pengaruhnya terhadap penugasan satgas di Papua khususnya dalam menjaga keutuhan NKRI dan mendukung program pemerintah untuk memajukan Papua dan Papua Barat dengan pembangunan di segala sektor oleh pemerintah," kata Kolonel Suriastawa kepada wartawan, Rabu (2/12/2020).

Dia mengatakan deklarasi tersebut juga tak berpengaruh di masyarakat Papua. Kondisi di Papua saat ini dilaporkan kondusif.

Deklarasi yang dilakukan Benny diduga upaya makar atas pemerintahan Indonesia. Dia menyerahkan penanganan dugaan makar tersebut kepada pihak kepolisian.

"Indikasi mengarah ke sana (makar). Biar polisi yang tangani. Dan perlu diketahui BW (Benny Wenda) bukan warga Indonesia, apa bisa dibilang makar? Polisilah yang lebih paham tentang itu," kata dia.

Sebelumnya, pengumuman soal Papua Barat ini disampaikan Benny Wenda di akun Twitter-nya, Selasa (1/12/2020). Benny Wenda memanfaatkan momen 1 Desember yang diklaim OPM sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.

"Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land," tulis Benny Wenda seperti dilihat Rabu (2/12).


Berita Lainnya