RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Sabarudi meminta pemerintah segera cairkan insentif pegawai hingga level RT dan RW. Mengingat, ekonomi nasional masih dalam kondisi resesi. 

"Menurut saya, APBD 2020 itu harus realistis, harus mempertimbangkan kondisi angka ril di tahun sebelumnya agar tidak terjadi lagi tunda bayar, pemotongan tunjangan pegawai, dan pemotongan insentif RT dan RW," ujarnya, Senin (16/11/2020). 

Menurutnya, program-program yang tidak sesuai dengan proses perencanaan dan yang tidak berefek kuat kepada masyarakat seharusnya ditiadakan dan kembali ke pemenuhan kebutuhan mendasar masarakat. 

"Di masa resesi sekarang ini, programnya harus kembali ke pemenuhan kebutuhan hal yang yang mendasar di masyarakat," ungkapnya. 

Diketahui, pada 2019 pendapatan ril Kota Pekanbaru, yakni dana transfer sebesar Rp1,6 triliun dan PAD Rp710 miliar. Sedangkan pada 2020, dana transfer  Rp1,2 triliun sedangkan PAD masih Rp442 miliar. 

"Jadi kita harus realistis dan memfokuskan kepada pembangunan ekonomi masyarakat, terutama UMKM," jelasnya. 

"Menurut saya, RAPBD kita di tahun 2021 angka realistisnya Rp2,1 triliun. Kalau kita memaksakan RAPBD Rp2,6 triliun seperti yang diajukan di KUA PPAS, bisa jadi pemotongan tunjangan pegawai dan insentif RT RW serta tunda bayar akan terjadi lagi," tambahnya. 

 

Reporter: M Ihsan Yurin

 

Editor : Rico Mardianto