RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan agar pemerintah hati-hati dalam menggunakan vaksin Covid-19, khususnya yang berasal dari luar negeri. Sukamta kemudian merinci beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

"Pertama, vaksin yang akan diberikan ke rakyat Indonesia harus benar-benar sudah teruji efektif untuk membentuk antibodi tubuh dalam melawan virus Covid-19. Penting soal efektif atau tidaknya, walaupun mengenai kehalalan juga penting," kata Sukamta, Rabu (2/9/2020).

Sukamta kemudian menyatakan hal kedua yang harus diperhatikan adalah data bahwa ada 3 dari 7 jenis whole genome sequencing (WGS) virus Covid-19 yang berada di Indonesia tidak termasuk S, G, maupun V. Sehingga sementara ini dikelompokkan sebagai others oleh lembaga Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).

"Fakta tentang jenis virus yang ada di Indonesia yang berbeda dengan jenis virus yang saat ini ada di GISAID harus diperhatikan dengan seksama. Apalagi temuan bahwa jenis dan mutasi virus ini cepat maka penanganan virusnya bisa sangat spesifik misal hanya untuk penduduk Indonesia. Fakta ini menjadi penting ketika kita mengimpor vaksin dari luar negeri," ujar dia.

Menurut Sukamta, data dan analisis virus serta efektivitas vaksin harus sesuai dengan kondisi di Indonesia. Bukan sekadar jumlah peserta uji klinis fase tiga yang mencapai puluhan ribu dari 119 etnis lalu dinyatakan bahwa uji klinis tersebut valid kemudian cocok diberikan kepada rakyat Indonesia.

"Apalagi pernyataan vaksin valid hanya berdasarkan penilaian singkat saat kunjungan kerja ke luar negeri lembaga yang berwenang memberi izin edar obat makanan, tentu ini berbahaya,” beber dia.

Sukamta berpesan lebih cepat belum tentu lebih baik yang terpenting adalah efektivitas vaksin untuk menyelamatkan rakyat menjadi hal utama. Dia juga mengingatkan konsekuensi keuangan atas pembelian vaksin dari luar negeri itu.

Dia juga mengingatkan keinginan secepat mungkin memperoleh vaksin dengan mengimpor obat atau vaksin dari luar negeri belum tentu efektif bekerja. Kebijakan ini sangat berisiko pada pemborosan APBN.

"Lebih baik dukung pengembangan vaksin dan obat buatan dalam negeri supaya bisa berhasil efektif secepat-cepatnya," pungkas dia.

Sumber : Merdeka.com

Editor : Rico Mardianto