RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU – Anggota DPRD Kota Pekanbaru Ida yulita Susanti dan anggota DPRD Provinsi Riau Parisman Ikhwan datang bersamaan untuk mengembalikan formulir bakal calon ketua Golkar Pekanbaru ke Sekretariat DPD II Golkar pada Jumat (21/8).

Keduanya datang didampingi ratusan simpatisan serta sejumlah pengurus Ormas sayap Golkar MKGR dan HWK. Di dalam rombongan juga terlihat Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Riau Ridwan GP.

Ida menyebut beberapa alasan dia ingin menjadi ketua Golkar Pekanbaru, salah satunya karena adanya dukungan deras dari kader yang menginginkan dirinya maju menjadi ketua .

"Alasan kedua, saya berani maju karena Golkar di Pekanbaru harus dibenahi. Mengingat untuk saat ini Golkar tidak jaya lagi di Pekanbaru, Ini yang harus kita kembalikan," sebutnya.

Menurut Ida, Partai Golkar Pekanbaru harus siap melakukan gerakan lebih baik dibandingkan kepengurusan sebelumnya.

"Partai ini perlu pembenahaan. Dengan menyerahkan formulir bakal calon ketua membuktikan keseriusan saya untuk membuat Golkar lebih baik lagi kedepan," tuturnya.

Sementara, Parisman menyebut alasan maju menjadi Ketua DPD II Golkar Pekanbaru karena ingin memajukan partai untuk kebaikan bersama, terutama mengembalikan kursi parlemen Golkar di Pekanbaru yang saat ini mengalami penurunan kursi yang signifikan.

"Pada tahun 2014 Golkar menjadi Ketua DPRD Pekanbaru dengan 7 kursi. Sedangkan
di Pileg 2019, suara Golkar menurun menjadi 4 kursi. Akibatnya, Golkar tidak mendapatkan
kuota kursi pimpinan DPRD. Jujur saya sangat sedih melihatnya," sebutnya.

Parisman juga mengklaim sudah memiliki lebih dari 30 persen dukungan sebagai salah satu syarat maju sebagai ketua DPD Golkar tingkat kota.

"Tidak mau muluk-muluk, kita sudah ada 14 dukungan resmi dan itu akan kita buktikan nanti di saat pemilihan," tuturnya.

Begitu juga dengan Politisi perempuan Golkar Kota Pekanbaru, Masni Ernawati yang memastikan diri maju sebagai calon Ketua DPD II Golkar Pekanbaru. Ini setelah Masni Ernawati menyerahkan berkas formulir pendaftarannya pada Jumat (20/8)

Pendaftaran Masni Ernawati di dampingi beberapa pendukungnya. Kedatangan Masni, disambut hangat oleh panitia penjaringan. Sekadar diketahui, DPD II Partai Golkar Kota Pekanbaru, dipastikan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-X, pada 30- 31 Agustus 2020.

"Alhamdulillah, berkas sudah saya serahkan. Pada prinsipnya saya ikut sebagai calon ketua, karena dibukanya dan diberikan kesempatan oleh Ketua Partai Golkar Pekanbaru Sahril SH. Tidak hanya saya, Pak Sahril juga memberi kesempatan kepada seluruh kader Partai Golkar untuk ikut pencalonan menjadi ketua DPD partai Golkar Pekanbaru," kata Masni Ernawati usai penyerahan berkas.

Diakuinya, Musda Golkar Pekanbaru kali ini memang dibuka secara demokrasi. Siapa pun kandidat yang ingin maju sebagai calon ketua, diberi kesempatan seluas-luasnya. Namun catatannya, harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.

Ada Empat Calon Ketua DPD Golkar

Sementara  itu, Ketua Komite Pemilihan DPD Golkar Kota Pekanbaru, Roni Amriel resmi menutup pendaftaran bakal calon ketua Golkar yang akan bersaing dalam musyawarah daerah (Musda).

Yang pertama mendaftar adalah petahana Sahril pada Kamis (20/8). Dia mendatangi Kantor DPP Partai Golkar membawa sejumlah persyaratan yang diwajibkan.

Langkah Sahril diikuti Ida Yulita Susanti siang ini, Jum'at (21/8). Ia menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia Komite Pemilihan.

Di saat bersamaan, Parisman Ikhwan atau yang kerap disapa Iwan Fatah juga mendaftar. Bahkan Parisman mengaku sudah mengantongi 14 dukungan dari peserta pemilih.

Usai Parisman, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru Masni Ernawati pun mendaftar. Anggota DPRD Kota Pekanbaru III periode ini menjadi orang keempat yang menyerahkan berkas pencalonan ketua partai Golkar Pekanbaru.

"Semua bakal calon yang mendaftar secara persyaratan sudah memenuhi dan sudah diberikan tanda terima, namun sah atau tidaknya syarat tersebut baru bisa disampaikan usai dilakukan verifikasi oleh SC," tuturnya.

Selanjutnya kata Roni, tahapan berikutnya adalah verifikasi, sesuai amanah juklak 02, bahwa setiap syarat administrasi yang diserahkan akan diverifikasi. Kita akan cek satu persatu legalitasnya.

"Setelah dilakukan verifikasi, baru bisa menentukan siapa yang lolos dan tidak lolos dalam rapat pleno ketiga nantinya di tanggal 22-24 Agustus 2020," pungkasnya.

Sumber : HRC/Akmal

Editor : Nandra F Piliang