KAMI Kritik Menhan Prabowo Terkait Urusan Pangan Dalam Negeri

KAMI Kritik Menhan Prabowo Terkait Urusan Pangan Dalam Negeri

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengkritik Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam menangani urusan pangan. Ini terkait penunjukan Prabowo sebagai leading sector food estate atau proyek lumbung pangan nasional.

Awalnya, Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani mengkritik mengenai penanganan pemerintah terhadap pandemi virus Corona (COVID-19). Ia menyebut, tak ada kejelasan leading sector yang menangani pandemi.

"Dalam keadaan COVID ini kan tidak jelas siapa yang mengambil leading sector antara kementerian lembaga kan tidak tahu menahu apa yang harus dilakukan," ujar Ahmad Yani kepada wartawan, Sabtu (22/8/2020).


Kemudian Ahmad Yani berbicara mengenai isu terkait menteri Kabinet Indonesia Maju yang sempat jadi polemik beberapa waktu lalu. Salah satunya soal kalung anti-Corona yang diluncurkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

"Apa yang dilakukan oleh menteri pertanian kalung Corona itu," kata dia.

Ahmad Yani kemudian menyinggung mengenai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Prabowo sebagai Menhan untuk menangani proyek lumbung pangan nasional. Menurut dia, urusan pangan tidak seharusnya ditangani oleh menteri pertahanan.

"Terus apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan yang katanya akan mencetak sawah dan lain sebagainya itu," ucap Ahmad Yani.

"Menhan itu kan apa yang diserahkan oleh pemerintahan Jokowi untuk menangani persoalan pangan. Bagaimana nalar kita, walaupun tetap ada hubungannya ketahanan pangan, tapi di mana menteri pertanian gitu? Kita melihat akhirnya jadi tidak fokus," tambah dia.

KAMI yang merupakan besutan Din Syamsuddin itu mengkritisi sejumlah hal yang dikerjakan pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin. Salah satu tuntutannya adalah mengenai penanganan pandemi Corona.

"Dalam mengatasi masalah ekonomi, yang selama ini di Menteri Keuangan, sekarang ditarik lagi ke Menko Ekonomi," tutur Ahmad Yani.

Seperti diketahui, Jokowi sebelumnya menunjuk Prabowo menjadi leading sector untuk menggarap food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Jokowi menyebut tugas Menhan bukan hanya urusan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa food estate itu berangkat dari peringatan FAO bahwa akan ada krisis pangan dunia. Sehingga perlu kita antisipasi cepat dengan membuat cadangan pangan strategis. Dan yang namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu. Dan ini sudah disampaikan Menhan dengan hitung-hitungan cost berapa, anggaran berapa, dalam membangun food estate yang ada di Kapuas dan Pulang Pisau," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (13/7).

Jokowi mengatakan lumbung pangan ini disiapkan dalam rangka mengantisipasi krisis pangan dunia. Meski Menhan Prabowo yang menjadi leading sector, Jokowi memastikan Mentan tetap akan terlibat.

"Tapi tetap Mentan kan juga back up di situ. Nanti urusan pertanian yang lain, pangan yang lain ya tetap Mentan," ujar Jokowi.

"Jadi Pak Menhan menjadi leading sector di situ karena memang kita ingin membangun cadangan strategis pangan. Sehingga nanti kalau misalnya kekurangan beras ya tanam padi. Kalau kekurangan jagung ya tanam jagung. Kemarin sudah kita cek, jagung bisa, padi bisa. Cabai, tanam di situ," sambungnya.