RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Riau mengirim surat perihal permintaan penjelasan dan klasifikasi kepada Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar terkait pemotongan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp15 juta per desa.

Anggaran yang dipotong itu merupakan dana untuk tenaga pendamping ekonomi desa, sesaui yang telah di-SK-kan oleh desa atas instruksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD-Dukcapil) Riau.  

Sekretaris Eksekutif APDESI Provinsi Riau, Firdaus mengatakan, terkait persoalan itu pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau Syamsusr pada, Selasa (18/8/2020) lalu.  

Dia menjelaskan, pertemuan itu guna meminta tanggapan dan klasifikasi Gubernur Riau soal pemotongan anggaran tersebut. Pihaknya menolak surat yang dikeluarkan Dinas PMD-Dukcapil Riau perihal penjelasan teknis rasionalisasi alokasi BKK dari Pemprov Riau kepada desa tahun 2020.

"Dari awal sudah dikeluarkan surat oleh Dinas PMD untuk membentuk pendamping ekonomi desa untuk mendampingi BUMDes. Tiba-tiba sudah berjalan empat bulan dibatalkan. Artinya anggaran operasional pendamping itu dicoret. Makanya kita mengirim surat ke Gubernur untuk ditanggapi persoalan itu.  Dan kemarin kami datang menghadap Gubernur, dan sudah kami sampaikan persoalannya," ujar Firdaus saat dihubungi, Jumat 21/8/2020).

Dalam pertemuan itu, Firdaus mengaku Gubernur mengatakan pemotongan anggaran operasional pendamping ekonomi desa itu karena dasar hukumnya belum ada.  

"Kalau seperti itu, tentu kita pertanyaan kalau memang kajian hukumnya belum jelas kenapa dari awal desa dianjurkan untuk membentuk. Padahal dibeberapa daerah seperti di Siak mereka sudah punya pendamping ekonomi desa, dan itu berjalan. Berarti itu sah, darimana mereka dapat sumber dana dan dasar hukumnya," jelasnya.  

Lebih lanjut Firdaus menceritakan, awalnya BKK Pemprov Riau kepada desa sebesar Rp200 juta. Namun karena kondisi Covid-19, Rp100 juta dari Rp200 juta dial

"Yang dipotong itu Rp15 juta untuk operasional pendamping ekonomi desa selama satu tahun. Jadi, anggaran itu dari Bankeu Pemprov Riau Rp100 juta. Tapi dipotong jadi Rp85 juta, tentu yang dibawah ribut. Dan pendamping ini nanti menuntut," ujarnya.

Dia menceritakan, awalnya BKK Pemprov Riau untuk desa sebesar Rp200 juta. Namun Rp100 juta per desa dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Dinas Sosial Riau.

"Anggaran BLT Rp100 juta ini katanya sudah ditransfer Pemprov Riau ke kabupaten/kota masing-masing. Artinya ini sudah clear. Sehingga BKK Pemprov Riau untuk desa tinggal Rp100 juta, nah itu yang dipotong Rp15 juta. Anggaran itu untuk operasional pendamping ekonomi desa selama setahun," katanya.  

Dia menyampaikan, saat mayoritas desa sudah menjalankan pendamping ekonomi desa. Bahkan desa sudah mempertanyakan persoalan itu kepada pihaknya. Sebab pendamping ekonomi desa menuntut ke desa.

"Sekarang kalau kita perintahkan datang, mereka datang semua ke provinsi untuk aksi damai. Tapi kemarin saat pertemuan dengan Gubernur sudah ada penjelasan, bahwa untuk anggaran pendamping ekonomi desa yang dipotong itu akan dilakukan kajian ulang mencari solusi bersama tim ahli Dinas PMD-Dukcapil Riau," tutupnya.

 

Reporter: Nurmadi

Editor : Rico Mardianto