RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS Chairul Anwar mendesak pemerintah pusat untuk tidak lagi menunda pencairan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), terutama untuk Provinsi Riau. 

Menurut Chairul, kurang bayar DBH  sengat berpengaruh terhadap pembangunan di daerah, terutama pada masa pandemi Covid 19 saat ini  karena perlu kebijakan anggaran yang lebih besar untuk membantu masyarakat  terdampak Covid 19. 

“Kami meminta Kementerian Keuangan agar tidak lagi terjadi penundaan atau kurang bayar DBH, terutama di dapil kami di Provionsi Riau," kata Chairul Anwar pada saat Rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN 2021 di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (3/7/2020). 

Provinsi Riau, kata dia, merupakan daerah penghasil minyak bumi yang terbesar di Indonesia sejak zaman Orde Baru. Karena itu perlu perhatian khusus agar masyarakat merasakan manfaatnya.
 
Menurut dia,  kurang bayar DBH Riau sudah sering terjadi dari tahun ke tahun. Diharapkan ke depan Kementerian  membayarnya tepat waktu. 

“Kejadian kurang bayar DBH ini sudah sering terjadi, maka kedepan kami minta Kemenkeu mencairkan DBH tepat waktu, terutama masa pandemi Covid 19 ini.
Sangat banyak keperluan daerah untuk mengatasi dampak pandemi ini  baik dari segi kesehatan dan ekonom. Kami minta ini mendapat perhatian khusus Kemenkeu dan akan saya evaluasi serta  tanyakan terus ”, tegas Chairul.

Pajak sawit

Selain kurang bayaran DBH, anggota Komisi VI ini mempertanyakan juga dampak dari pajak sawit terhadap infrastruktur di Provinsi Riau. 

“Kami di Provinsi Riau luas perkebunan sawit seperempat lebih dari luas Provinsi Riau, yaitu sekitar 2,4 juta hektar. Artinya Pajak yang didapat dari Industri sawit juga sangat besar, maka kami meminta agar hasil pajak sawit juga bisa dirasakan oleh masyarakat Riau. Minimal jalan-jalan yang dilewati oleh truk pengangkut sawit yang menyebabkan jalan rusak bisa diperhatikan kondisinya. Kami meminta agar anggaran infrastruktur jalan di Riau bisa ditingkatkan,” jelas Politisi kelahiran Pekanbaru ini.

Chairul juga menghimbau agar pemerintah daerah mempergunakan DBH dan dana dari APBN dimanfaatkan dengan baik untuk peruntukan kesejahteraan masyarakat Riau. 

“Kami juga menghimbau kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Provinsi di Riau agar mengelola dana yang diperoleh dari pemerintah pusat dengan baik dan benar. Baik dalam artian tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Riau dan benar dari segi pengelolaan administrasi, proses dan pelaporan anggaran yang telah digunakan,” tutup Chairul.

 

Reporter: Syafril Amir

 

Editor : Rico Mardianto