RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Wilayah Riau mendukung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau untuk melakukan percepatan pelaksanaan Program Perhutanan Sosial (PS) dan Optimalisasi Kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

"Bagi FKKM, program perhutanan sosial merupakan salah satu upaya yang saat ini sudah diatur dalam peraturan perundangan yang dapat dijadikan cara untuk pengelolaan hutan kolaboratif dengan prinsip kelestarian kawasan dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program ini juga sudah dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah," ujar Koordinator Wilayah FKKM Riau Mardhiansyah sesaat setelah melakukan kunjungan dan diskusi dengan Kepala Dinas LHK Provinsi Riau Makmun Murod di ruang kerja Kepala Dinas LHK, Selasa (30/6/2020). 

Turut mendampingi Mardhiansyah, Aiden Yusti dan Setyo selaku anggota DPW, Miswadi selaku Sekretaris Wilayah beserta staf sekretariat FKKM Wilayah Riau.

Lebih lanjut Mardhiansyah mengatakan, kebijakan Dinas LHK untuk melakukan percepatan program perhutanan sosial diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap berbagai persoalan pengelolaan kehutanan termasuk konflik lahan. 

"Skema yang dihadirkan dalam perhutanan sosial seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan, dapat menjadi pilihan pengelolaan hutan dengan pelibatan secara aktif masyarakat. Di samping itu, patut kita semua mengevaluasi program perhutanan sosial selama ini dan mendorong serta memfasilitasi agar PS dapat operasional tak sebatas mendapatkan izin saja," bebernya.

Dijelaskan Mardhiansyah yang juga Dosen Jurusan Kehutanan Universitas Riau, aspirasi dan hak masyarakat hukum adat juga bisa difasilitasi melalui PS. Upaya memfasilitasi pengelolaan PS dengan pasar produk PS perlu didukung agar program PS betul-betul mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait Karhutla, FKKM mendorong agar terbangun koordinasi dan komunikasi yang baik dalam pencegahan dini dan penanggulangan.

"Sebagai lembaga yang terdiri dari multipihak, FKKM berharap bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Riau dapat melibatkan berbagai pihak. Karena semangat kerja sama dan kemitraan akan menjadi strategis dibandingkan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat. Termasuk program Riau Hijau yang digagas Pemerintah Provinsi Riau," tambah Aiden Yusti, anggota DPW FKKM Riau.

Kepala Dinas LHK Riau, Mamun Murod menyatakan terima kasih atas kunjungan FKKM Wilayah Riau. Sebab, dirinya pernah bergabung dengan FKKM dan dipercaya sebagai Koordinator salah satu Pokja di FKKM ketika itu. 

"Pasca dilantik, program Perhutanan Sosial menjadi salah satu prioritas dirinya dalam pengelolaan kehutanan. Untuk itu, di hari yang sama, Dinas LHK menggelar rapat koordinasi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial (Pokja PS) Provinsi Riau. Karena melalui program ini, masyarakat dan pihak terkait lainnya dapat terlibat secara aktif dalam pengelolaan hutan di Riau. Skema-skema yang ditawarkan dalam program perhutanan sosial ini dapat menjadi pilihan dalam pengelolaan kehutanan, termasuk skema Hutan Adat," terang Mamun Murod. 

Dinas LHK Riau, tegasnya, berkomitmen akan membangun kolaborasi para pihak dalam pengelolaan hutan agar hutan lestari dan masyarakat sejahtera. 

"Dalam waktu dekat ini Dinas LHK akan segera menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan LHK. Tanpa perencanaan yang kuat dan baik maka akan sulit melaksanakan program yang terarah dan terpadu secara baik," pungkas Murod.

Sumber : Rilis

Editor : Rico Mardianto