GKSB DPR RI Kutuk Aneksasi Israel di Tepi Barat

GKSB DPR RI Kutuk Aneksasi Israel di Tepi Barat

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Pendudukan negara Israel di tanah Palestina terus menjadi polemik global. Banyak negara dan pihak yang mengutuknya, termasuk Indonesia. 

Menyikapi hal ini, Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Palestina melakukan rapat mendadak di tengah sebaran pandemi yang kembali melonjak, Selasa (23/6/2020). Dalam rapat tersebut, tim GKSB DPR RI untuk Palestina memutuskan beberapa kebijakan. 

Ketua GKSB DPR RI untuk Palestina, Syahrul Aidi Maazat menyampaikan, GKSB mengutuk tindakan aneksasi Israel di Tepi Barat.


"Pagi tadi saya memimpin rapat GKSB DPR RI untuk Palestina dalam rangka menyikapi tindakan aneksasi Tepi Barat yang akan dilakukan Israel terhadap permukiman Palestina. Kita mengutuk tindakan sepihak Israel tersebut," kata Syahrul Aidi dalam keterangannya, Selasa (23/6/2020).

Dari rapat tersebut, lanjutnya, GKSB menetapkan beberapa agenda ke depannya, yaitu akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait isu Palestina ini. Kedua, akan melakukan silaturahim dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia.

"Kita juga akan mengundang dan dengar pendapat dengan para NGO Peduli Palestina untuk mendapatkan info terkini sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan di parlemen Indonesia. Kemudian, jika situasi kondusif, GKSB DPR RI akan melihat langsung situasi di Palestina dan melakukan koordinasi dengan parlemen Palestina," jelasnya.

GKSB mendorong pemerintah agar terus memperjuangkan nasib Palestina secara konkret dan kontinu.

"Kita mengutuk dan bertindak konkret untuk ikut serta dalam menyelesaikan persoalan di Palestina. Oleh karenanya kita meminta presiden harus memperhatikan isu internasional ini sebab kewajiban yang diberikan konstitusi untuk ikut andil dalam perdamaian dunia dan menegakan HAM serta melenyapkan penjajahan di atas dunia," kata Aidi. 

GKSB DPR RI merupakan bagian Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. Sebagai ujung tombak komunikasi DPR RI dengan parlemen negara lain.


Reporter: M Ihsan Yurin